Pemimpin DPR Masih Buka Ruang Musyawarah Buat KIH
Jum'at, 31 Oktober 2014 - 21:55 WIB
Pemimpin DPR Masih Buka Ruang Musyawarah Buat KIH
A
A
A
JAKARTA - Setelah menggelar rapat paripurna, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sepakat menyetujui terbentuknya pemimpin sementara DPR yang mereka akui.
Dengan begitu ada dua pemimpin di parlemen setelah telah disahkan Ketua DPR Setya Novanto bersama empat wakilnya untuk menduduki kursi pemimpin DPR.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pihaknya telah menjalankan mekanisme yang ada dalam menjalankan roda kerja di parlemen, termasuk dalam menentukan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
"Jadi terkait masalah ini adalah menyangkut pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya," ujar Fadli dalam keterangan persnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Dia kembali menjelaskan, pemimpin DPR sejatinya telah menggelar empat paripurna dengan agenda penyerahan susunan nama anggota di setiap AKD sebelum diadakannya pemilihan pemimpin.
"Karena hak pemilihan pimpinan komisi ada di setiap komisi," katanya.
Selama proses itu, lanjut Fadli, pemimpin DPR selalu membuka dialog dan musyawarah dengan KIH. Namun, hasilnya nama-nama anggota untuk setiap AKD tak juga disetorkan.
"DPR harus berjalan. Kita tak ingin DPR disalahkan, (dikatakan) ingin menjegal pemerintah, kita ingin DPR jalan. Kita tak ingin menghambat pemerintah," tegasnya.
Politikus Partai Gerindra ini menyayangkan sikap anggota fraksi dari parpol yang tergabung dalam koalisi Jokowi-JK tersebut. Namun begitu, pemimpin DPR tetap membuka ruang musyawarah bersama KIH untuk menuntaskan persoalan ini.
"Tetapi ruang lobi dan musyawarah terbuka, saya yakin dalam waktu ke depan DPR akan solid ini hanya riak-riak saja," pungkasnya.
Dengan begitu ada dua pemimpin di parlemen setelah telah disahkan Ketua DPR Setya Novanto bersama empat wakilnya untuk menduduki kursi pemimpin DPR.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pihaknya telah menjalankan mekanisme yang ada dalam menjalankan roda kerja di parlemen, termasuk dalam menentukan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
"Jadi terkait masalah ini adalah menyangkut pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya," ujar Fadli dalam keterangan persnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Dia kembali menjelaskan, pemimpin DPR sejatinya telah menggelar empat paripurna dengan agenda penyerahan susunan nama anggota di setiap AKD sebelum diadakannya pemilihan pemimpin.
"Karena hak pemilihan pimpinan komisi ada di setiap komisi," katanya.
Selama proses itu, lanjut Fadli, pemimpin DPR selalu membuka dialog dan musyawarah dengan KIH. Namun, hasilnya nama-nama anggota untuk setiap AKD tak juga disetorkan.
"DPR harus berjalan. Kita tak ingin DPR disalahkan, (dikatakan) ingin menjegal pemerintah, kita ingin DPR jalan. Kita tak ingin menghambat pemerintah," tegasnya.
Politikus Partai Gerindra ini menyayangkan sikap anggota fraksi dari parpol yang tergabung dalam koalisi Jokowi-JK tersebut. Namun begitu, pemimpin DPR tetap membuka ruang musyawarah bersama KIH untuk menuntaskan persoalan ini.
"Tetapi ruang lobi dan musyawarah terbuka, saya yakin dalam waktu ke depan DPR akan solid ini hanya riak-riak saja," pungkasnya.
(kri)
