JK Minta Soal DPR Tandingan Diselesaikan Secara Musyawarah
Kamis, 30 Oktober 2014 - 20:23 WIB
JK Minta Soal DPR Tandingan Diselesaikan Secara Musyawarah
A
A
A
JAKARTA - Persoalan keberadaan DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Pro Jokowi ditanggapi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dia meminta pihak DPR bisa menyelesaikan masalahnya sendiri secara musyawarah.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu yakin pihak DPR bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kita minta diselesaikan lah secara musyawarah, pasti bisa," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta,n Kamis (30/10/2014).
Menurut dia, langkah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk DPR tandingan, bersifat situasional.
"Saya kira itu hanya bersifat situasional. Ya tentu harus dimusyawarahkan penyelesaiannya," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, persoalan pemilihan Pimpinan DPR, pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan, bisa diselesaikan dengan musyawarah. "Musyawarah untuk mengatur alat-alat kelengkapan itu," pungkasnya.
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) di DPR membentuk parlemen sendiri atau tandingan.
Langkah itu dilakukan KIH sebagai buntut kekecewaan hasil pemilihan pemimpin DPR, pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu yakin pihak DPR bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kita minta diselesaikan lah secara musyawarah, pasti bisa," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta,n Kamis (30/10/2014).
Menurut dia, langkah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk DPR tandingan, bersifat situasional.
"Saya kira itu hanya bersifat situasional. Ya tentu harus dimusyawarahkan penyelesaiannya," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, persoalan pemilihan Pimpinan DPR, pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan, bisa diselesaikan dengan musyawarah. "Musyawarah untuk mengatur alat-alat kelengkapan itu," pungkasnya.
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) di DPR membentuk parlemen sendiri atau tandingan.
Langkah itu dilakukan KIH sebagai buntut kekecewaan hasil pemilihan pemimpin DPR, pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan.
(hyk)
