TAJUK, Rakyat Dilukai dan Disakiti

Baru beberapa hari yang lalu rakyat Indonesia resmi mempunyai wakilnya untuk periode 2014-2019.

Tentu dengan adanya wakil rakyat baru, tumpuan harapan baru jika dialamatkan kepada wakil rakyat. Jika sebelumnya rakyat masih merasa belum puas atau kurang puas dengan wakil sebelumnya, tentu ada harapan yang lebih besar kepada wakil rakyat yang baru. Harapan ini yang membuat rakyat merasa yakin bahwa kehidupan bangsa ini akan semakin lebih baik dari sebelumnya.

Hanya saja baru beberapa hari, belum beberapa bulan atau tahun, harapan rakyat yang tengah tinggi pun langsung turun. Bagaimana tidak jika harapan itu turun dalam waktu yang cepat. Ketika awal bersidang sudah terjadi kericuhan dalam proses pemilihan para pemimpinnya. Tarik ulur kepentingan antarkelompok melahirkan adegan rapat yang kurang etis. Siaran langsung beberapa televisi mempertontonkan kepada rakyat bagaimana wakilnya menyikapi sebuah persoalan.

Baik dari kubu A dan kubu B sebenarnya setali tiga uang, saling mempertahankan ego untuk kepentingan masing-masing bukan kepentingan rakyat. Kemarin rakyat kembali disuguhi adegan yang membuat harapan rakyat semakin melorot. Wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus menggulingkan dua meja yang digunakan rapat karena tidak sepaham dengan pimpinan DPR. Lagi-lagi adegan ini terekam oleh media massa meski tidak disiarkan secara langsung.

Tentu cara-cara seperti ini jauh dari etika dalam persidangan. Beda sikap boleh, namun berbuat kasar dengan menggulingkan tentu tidak diperbolehkan. Bisa jadi alasan tidak terima dengan sikap atau keputusan pimpinan DPR masuk akal. Namun, respons dengan cara menggulingkan meja rapat tentu bukan sesuatu yang masuk akal. Tak hanya itu, sidang paripurna DPR untuk membahas lanjutan penetapan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) hanya diikuti oleh sekitar 71% anggotanya, sedangkan sisanya tidak terlihat batang hidungnya.

Rincian anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna dengan agenda penetapan komisi dan AKD sebagai berikut: Fraksi PDIP hadir 47 dari 106 anggota, Fraksi Golkar hadir 68 dari 90 orang anggota, Fraksi Gerindra hadir 69 dari 73 anggota, Fraksi Demokrat hadir 51 dari 60 anggota, Fraksi PAN hadir 39 dari 48 anggota, Fraksi PKB hadir 31 orang dari 47 anggota, Fraksi PKS hadir 28 dari 40 anggota, Fraksi PPP hadir 22 dari 39 anggota, Fraksi NasDem hadir 27 dari 36 anggota, dan Fraksi Hanura hadir 11 dari 16 anggota.

Dua kondisi ini tentu membuat rakyat yang mungkin awalnya memberikan harapan lebih besar kepada wakilnya kembali surut. Memang sangat ironis, baru beberapa hari menjadi anggota Dewan, justru rakyat sudah dikecewakan. Janji-janji yang mereka ucapkan beberapa bulan lalu saat meminta rakyat untuk memilih mereka ternyata sudah dilupakan. Tentu janji-janji itu masih sangat mudah diingat rakyat. Parahnya, rakyat juga sudah diberikan janji palsu Dewan.

Rakyat sudah dilukai, rakyat sudah disakiti. Baru beberapa hari bekerja, wakil rakyat sudah membuat rakyat tidak memberi respect . Anggota Dewan tidak bisa memberikan contoh etika berdemokrasi yang baik. Jika para wakil rakyat selalu berteriak tentang demokrasi atau mengaku membela rakyat, pertanyaannya, demokrasi seperi apa yang ingin diperjuangkan dan rakyat mana yang dibela? Sungguh miris jika rakyat selalu menjadi pihak penderita dari sistem demokrasi di negeri ini.

Mau sampai kapan rakyat yang semestinya menjadi subjek dari sistem demokrasi bisa menjadi pihak penikmat dari demokrasi yang berlangsung. Sekali lagi, rakyat harus becermin dan bertanya pada diri sendiri, apakah memang mereka benar-benar berjuang sesuai demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek?

Tampaknya kalimat tersebut terus terucap dan tertulis yang disampaikan oleh banyak pihak. Namun, tampaknya para wakil rakyat belum menggunakan telinga dan mata mereka untuk bisa mendengar dan membaca.

Kita yakin para wakil rakyat tahu tentang substansi demokrasi, namun karena kepentingan kelompok, pada akhirnya mereka tersandera dengan melalukan tindakan-tindakan yang jauh dari harapan rakyat.