Kabinet Kerja Warning Buat PDIP
Rabu, 29 Oktober 2014 - 10:23 WIB
Kabinet Kerja Warning Buat PDIP
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah posisi strategis dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diduduki kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Kondisi itu dinilai bisa membuat terlena para menteri PDIP yang duduk di Kabinet Kerja. "Banyak kader PDIP jadi menteri, jadi warning bagi partai pemenang Pemilu 2014, jangan sampai terulang kasus menteri kader Demokrat yang menjadi tersangka," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Senin 28 Oktober 2014.
Dia mengatakan, kekuasaan itu cenderung membuat orang terlena. "Kalau enggak hati-hati justru jadi bumerang bagi PDIP pada Pemilu 2019," tuturnya.
Pangi juga menilai pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam penyusunan Kabinet Kerja cukup besar.
Dia mencontohkan, masuknya nama putri Mega, Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN.
"Ini menjelaskan betapa Mbak Mega mempunyai kewenangan yang lebih kuat," tandasnya.
Pangi menilai komposisi Kabinet Kerja lebih didasakan hasil kompromi atau balas jasa dibandingkan kabinet yang dibentuk berdasarkan profesionalitas, kredibilitas dan kapasitas.
"Ini saya takutkan diawal, kabinet Jokowi terbentuk atas balas jasa bukan karena kapasitas dan skill," tuturnya.
Kondisi itu dinilai bisa membuat terlena para menteri PDIP yang duduk di Kabinet Kerja. "Banyak kader PDIP jadi menteri, jadi warning bagi partai pemenang Pemilu 2014, jangan sampai terulang kasus menteri kader Demokrat yang menjadi tersangka," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Senin 28 Oktober 2014.
Dia mengatakan, kekuasaan itu cenderung membuat orang terlena. "Kalau enggak hati-hati justru jadi bumerang bagi PDIP pada Pemilu 2019," tuturnya.
Pangi juga menilai pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam penyusunan Kabinet Kerja cukup besar.
Dia mencontohkan, masuknya nama putri Mega, Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN.
"Ini menjelaskan betapa Mbak Mega mempunyai kewenangan yang lebih kuat," tandasnya.
Pangi menilai komposisi Kabinet Kerja lebih didasakan hasil kompromi atau balas jasa dibandingkan kabinet yang dibentuk berdasarkan profesionalitas, kredibilitas dan kapasitas.
"Ini saya takutkan diawal, kabinet Jokowi terbentuk atas balas jasa bukan karena kapasitas dan skill," tuturnya.
(dam)
