PPP Akan Laporkan Putusan Menkum HAM ke PTUN
Rabu, 29 Oktober 2014 - 09:41 WIB
PPP Akan Laporkan Putusan Menkum HAM ke PTUN
A
A
A
JAKARTA - Berdasarkan undang-undang (UU) Partai Politik, kekisruhan yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diselesaikan melalui Majelis Pakar. Padahal, PPP segera melaksanakan Islah pada 30 Oktober 2014 mendatang.
Maka itu, keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) yang baru Yasona Laoly dianggap telah melanggar UU dengan mensahkan hasil Muktamar PPP beberapa waktu lalu di Surabaya.
"Baru satu hari kerja sudah mengeluarkan keputusan. Kami akan mendaftarkan gugatan ke PTUN besok (hari ini)," ujar Sekretaris Majelis Pakar PPP, Ahmad Yani kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2014 malam.
Yani menyampaikan, selain menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), pihaknya juga akan melakukan langkah politik yang tegas dengan mengajukan hak interpelasi di DPR. "Ini bentuk intervensi pemerintah terhadap partai," tegasnya.
Senada dengan politikus senior PPP, Bachtiar Chamsyah, Menurutnya, sikap Menkum HAM yang baru itu menimbulkan antipati terhadap Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Para senior PPP tidak akan tinggal diam. Keputusan tersebut sama saja pemerintah telah memperkeruh suasana," cetus Bachtiar.
Maka itu, keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) yang baru Yasona Laoly dianggap telah melanggar UU dengan mensahkan hasil Muktamar PPP beberapa waktu lalu di Surabaya.
"Baru satu hari kerja sudah mengeluarkan keputusan. Kami akan mendaftarkan gugatan ke PTUN besok (hari ini)," ujar Sekretaris Majelis Pakar PPP, Ahmad Yani kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2014 malam.
Yani menyampaikan, selain menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), pihaknya juga akan melakukan langkah politik yang tegas dengan mengajukan hak interpelasi di DPR. "Ini bentuk intervensi pemerintah terhadap partai," tegasnya.
Senada dengan politikus senior PPP, Bachtiar Chamsyah, Menurutnya, sikap Menkum HAM yang baru itu menimbulkan antipati terhadap Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Para senior PPP tidak akan tinggal diam. Keputusan tersebut sama saja pemerintah telah memperkeruh suasana," cetus Bachtiar.
(kur)
