Menyengat, Aroma Kompromi di Kabinet Jokowi
Menyengat, Aroma Kompromi di Kabinet Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai kurang ideal dan sarat kompromi politik.
"Walau dipoles dengan istilah profesional dan profesional parpol tetap aroma kompromi politik tak bisa dilepaskan," ujar pengamat politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto, Senin (27/10/2014).
Hal itu terlihat dari nama-nama yang merupakan orang dekat dan pengurus parpol yang diangkat menjadi menteri, terutama dari PDIP sebagai pemilik saham terbesar.
Munculnya nama Puan Maharani, Rini Soemarno, Tjahjo Kumolo membuktikan Megawati Soekarnoputri masih sangat berpengaruh dalam penyusunan kabinet.
"Terutama nama Puan dan Rini, saya melihat ini digaransi Ibu Mega. Kedua memiliki posisi strategis," katanya.
Penunjukkan nama-nama menteri PDIP, kata Heri, paling rumit dan paling kuat dorongan dari ketua umum. Kalau partai lain, kata dia, relatif lebih tenang dan tanpa gejolak. Komposisi kabinet yang terbentuk masih perlu dipertanyakan komitmen dan kompetensi dari menteri yang ditunjuk.
Misalnya penunjukkan Yasonna H Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM dianggap kurang tepat. Posisi itu sebaiknya berasal dari kalangan profesional.
"Begitu juga Men-PAN dan Reformasi Birokrasi menurut saya ini juga mestinya orang yang paling pas adalah mantan birokrat atau orang yang memiliki wawasan akademis di bidang ini. Termasuk juga menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Malah saya berpikir justru Ibu Siti Nurbaya yang pas di Men-PAN Birokrasi," tuturnya.
Direktur Utama Polcomm Institute ini menambahkan, harapan presiden terhadap kabinetnya terlalu tinggi. Hal itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, penamaan Kabinet Kerja itu tentu memiliki makna sangat aplikatif.
Kedua, pernyataan Presiden ketika memperkenalkan menterinya satu persatu lengkap dengan latar belakang dan harapan, juga menunjukkan ekspektasi yang tinggi.
"Kadang ada menteri yang dipuji berlebihan, nah ini tentu menjadi beban jika ternyata menteri yang bersangkutan tersebut tidak mampu bekerja."
Meski demikian cara Jokowi mengumumkan dan memperkenalkan para menterinya merupakan tradisi baru yang bangun.
"Kesan yang ingin dibangun santai dan natural, tapi substansi pernyataan tampak tanpa persiapan," ucap Heri.
"Walau dipoles dengan istilah profesional dan profesional parpol tetap aroma kompromi politik tak bisa dilepaskan," ujar pengamat politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto, Senin (27/10/2014).
Hal itu terlihat dari nama-nama yang merupakan orang dekat dan pengurus parpol yang diangkat menjadi menteri, terutama dari PDIP sebagai pemilik saham terbesar.
Munculnya nama Puan Maharani, Rini Soemarno, Tjahjo Kumolo membuktikan Megawati Soekarnoputri masih sangat berpengaruh dalam penyusunan kabinet.
"Terutama nama Puan dan Rini, saya melihat ini digaransi Ibu Mega. Kedua memiliki posisi strategis," katanya.
Penunjukkan nama-nama menteri PDIP, kata Heri, paling rumit dan paling kuat dorongan dari ketua umum. Kalau partai lain, kata dia, relatif lebih tenang dan tanpa gejolak. Komposisi kabinet yang terbentuk masih perlu dipertanyakan komitmen dan kompetensi dari menteri yang ditunjuk.
Misalnya penunjukkan Yasonna H Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM dianggap kurang tepat. Posisi itu sebaiknya berasal dari kalangan profesional.
"Begitu juga Men-PAN dan Reformasi Birokrasi menurut saya ini juga mestinya orang yang paling pas adalah mantan birokrat atau orang yang memiliki wawasan akademis di bidang ini. Termasuk juga menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Malah saya berpikir justru Ibu Siti Nurbaya yang pas di Men-PAN Birokrasi," tuturnya.
Direktur Utama Polcomm Institute ini menambahkan, harapan presiden terhadap kabinetnya terlalu tinggi. Hal itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, penamaan Kabinet Kerja itu tentu memiliki makna sangat aplikatif.
Kedua, pernyataan Presiden ketika memperkenalkan menterinya satu persatu lengkap dengan latar belakang dan harapan, juga menunjukkan ekspektasi yang tinggi.
"Kadang ada menteri yang dipuji berlebihan, nah ini tentu menjadi beban jika ternyata menteri yang bersangkutan tersebut tidak mampu bekerja."
Meski demikian cara Jokowi mengumumkan dan memperkenalkan para menterinya merupakan tradisi baru yang bangun.
"Kesan yang ingin dibangun santai dan natural, tapi substansi pernyataan tampak tanpa persiapan," ucap Heri.
(dam)
Explore More