Kabinet Ramping Jokowi Cuma Isapan Jempol
Senin, 27 Oktober 2014 - 15:50 WIB
Kabinet Ramping Jokowi Cuma Isapan Jempol
A
A
A
JAKARTA - Janji perampingan kementrian dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih jauh dari kenyataan.
Pernyataan ini dikemukakan Kepala Bidang Keilmuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Deddy Irawan. Menurutnya, antara Pemerintah Jokowi dengan kabinet di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak jauh beda.
"Sebelumnya Jokowi sudah menyatakan kabinet dibentuk secara ramping," kata Deddy Irawan, di DPP IMM, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2014).
"Tapi dalam perjalanannya tidak ada perampingan (34 menteri). Apakah Jokowi sudah termasuk bagi-bagi kursi? transaksi kekuasaan?," imbuhnya.
Kepala Bidang Hikmah IMM Taufan Karompo menambahkan, Jokowi juga berjanji akan menempatkan pembantu pemerintahannya dari para ahli dan profesional.
Namun dalam praktiknya hanya bagi-bagi kekuasaan. Menurutnya, hal itu hanyalah wacana yang tidak ada realistisnya.
"Kita prihatin dengan upaya Jokowi yang hanya pencitraan, untuk membentuk Indonesia yang baru dan lebih baik," ungkapnya.
"Saya kira masih jauh dari kenyataan, revolusi mental tidak akan berhasil jika kabinet yang dibentuknya masih jauh dari kata-kata revolusi mental," ujarnya.
Menurut Taufan, seluruh kader IMM akan melakukan peran strategis kebangsaan sebagai oposisi ekstra parlementer yang konstruktif.
"Selain itu, kita akan menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi Kabinet Kerja ala Presiden Jokowi, agar tidak menciderai amanat rakyat," pungkasnya.
Pernyataan ini dikemukakan Kepala Bidang Keilmuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Deddy Irawan. Menurutnya, antara Pemerintah Jokowi dengan kabinet di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak jauh beda.
"Sebelumnya Jokowi sudah menyatakan kabinet dibentuk secara ramping," kata Deddy Irawan, di DPP IMM, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2014).
"Tapi dalam perjalanannya tidak ada perampingan (34 menteri). Apakah Jokowi sudah termasuk bagi-bagi kursi? transaksi kekuasaan?," imbuhnya.
Kepala Bidang Hikmah IMM Taufan Karompo menambahkan, Jokowi juga berjanji akan menempatkan pembantu pemerintahannya dari para ahli dan profesional.
Namun dalam praktiknya hanya bagi-bagi kekuasaan. Menurutnya, hal itu hanyalah wacana yang tidak ada realistisnya.
"Kita prihatin dengan upaya Jokowi yang hanya pencitraan, untuk membentuk Indonesia yang baru dan lebih baik," ungkapnya.
"Saya kira masih jauh dari kenyataan, revolusi mental tidak akan berhasil jika kabinet yang dibentuknya masih jauh dari kata-kata revolusi mental," ujarnya.
Menurut Taufan, seluruh kader IMM akan melakukan peran strategis kebangsaan sebagai oposisi ekstra parlementer yang konstruktif.
"Selain itu, kita akan menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi Kabinet Kerja ala Presiden Jokowi, agar tidak menciderai amanat rakyat," pungkasnya.
(maf)
