PDIP Minta KPK Bongkar Menteri Berapor Merah
Senin, 27 Oktober 2014 - 15:10 WIB
PDIP Minta KPK Bongkar Menteri Berapor Merah
A
A
A
JAKARTA - Politikus PDIP Tubagus (TB) Hasanuddin mengaku baru mendengar tentang nama-nama menteri yang memiliki rapor merah dan kuning di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya baru dengar ada yang belum diperiksa, ada yang sudah menjadi tersangka," ujar TB di ruang rapat Fraksi PDIP, Senayan, Jakarta Senin (27/10/2014).
TB meminta kepada Ketua KPK Abraham Samad untuk segera mengungkap siapa saja menteri-menteri Jokowi yang memiliki rapor merah dan kuning.
"Saya mohon dengan hormat kepada Pak Abraham Samad. Karena dia anak dan menantu tentara, saya yakin dia orang yang berani, maka tunjukkan merahmu."
"Kalau ada yang merah segera tangkap, kalau ada yang kuning segera bongkar. Supaya tidak ada fitnah, jadi bongkar saja," tandasnya.
Ketika ditanya, mengenai dirinya yang tidak jadi dipilih menteri di kabinet Jokowi? TB menegaskan itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Kalau soal jadi dan tidak jadinya (menteri) itu kan hak prerogatif Presiden. Yang jelas saya tidak masuk kabinet bukan karena PPATK dan bukan karena urusan di KPK," jelasnya.
"Saya baru dengar ada yang belum diperiksa, ada yang sudah menjadi tersangka," ujar TB di ruang rapat Fraksi PDIP, Senayan, Jakarta Senin (27/10/2014).
TB meminta kepada Ketua KPK Abraham Samad untuk segera mengungkap siapa saja menteri-menteri Jokowi yang memiliki rapor merah dan kuning.
"Saya mohon dengan hormat kepada Pak Abraham Samad. Karena dia anak dan menantu tentara, saya yakin dia orang yang berani, maka tunjukkan merahmu."
"Kalau ada yang merah segera tangkap, kalau ada yang kuning segera bongkar. Supaya tidak ada fitnah, jadi bongkar saja," tandasnya.
Ketika ditanya, mengenai dirinya yang tidak jadi dipilih menteri di kabinet Jokowi? TB menegaskan itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Kalau soal jadi dan tidak jadinya (menteri) itu kan hak prerogatif Presiden. Yang jelas saya tidak masuk kabinet bukan karena PPATK dan bukan karena urusan di KPK," jelasnya.
(kri)
