KPK Geledah Biro Haji Mantan Wakil Ketua MPR
Sabtu, 25 Oktober 2014 - 06:06 WIB
KPK Geledah Biro Haji Mantan Wakil Ketua MPR
A
A
A
JAKARTA - KPK menggeledah kantor Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) atau biro haji PT Al-Amin Universal yang dipimpin oleh Melani Leimena Suharli selaku Komisaris Utama, Jumat 24 Oktober 2014.
Melani merupakan Wakil Ketua MPR periode 2009-2014. Dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat periode 2013-2015.
Penggeledahan tersebut diketahui SINDO saat menyisir bagian samping Gedung KPK. Pukul 14.15 WIB, enam mobil operasional KPK berisi sejumlah penyidik dan aparat Brimob bersenjata lengkap akan meluncur ke sebuah tempat untuk melakukan penggeledahan terkait kasus haji.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan, kemarin sekitar pukul 14.00 WIB lewat, tim penyidik menggeledah kantor travel PT Al-Amin Universal (AL Amin Tours) di Jalan Pakubuwono VI Nomor 109, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan penggunaan dana haji lebih dari Rp1 triliun di Kemenag tahun anggaran (TA) 2012-2013 untuk tersangka mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA). Penggeledahan masih berlangsung hingga pukul 19.00 WIB.
"Dari penggeledahan penyidik menyita sejumlah dokumen soft dan hard di kantor Travel Al-Amin Universal," kata Priharsa saat dikonfirmasi SINDO, Jumat 24 Oktober 2014 malam.
Diketahui, nama biro haji PT Al-Amin Universal menguat saat penyidik memeriksa sejumlah saksi. Biro haji ini kerap digunakan sejumlah anggota DPR dan pihak lain untuk berangkat ke Tanah Suci.
Nama PT Al-Amin Universal dimunculkan pertama kali oleh Ketua DPW PPP Banten Muhammad Mardiono usai diperiksa Kamis 17 Juli 201 malam. Mardiono membenarkan, dia dan istri Etty Triwi Kusumaningsih ikut dalam rombongan haji jumbo SDA tahun 2012.
Mardiono membenarkan ada 35 orang yang ikut rombongan Menag selaku Amirul Haj. Kepada penyidik dia menyampaikan, bukan petugas haji. Tetapi oleh Kemenag dia malah dimasukan sebagai petugas. Penyidik lanjutnya menanyakan, bagaimana cara dia dan istri bisa ikut.
Tentu dia mengajukan permohonan dan meminta untuk naik haji dengan mengikuti biaya tambahan. Kemudian dia dan istri membiayai sendiri.
"Bukan biaya pemerintah. Saya biaya sendiri, bukan gratis. Kalau saya (membayar) melalui (KBIH) Al-Amin. Bayarnya lebih mahal. Pesawat bisnis dan hotelnya lebih besar. Totalnya mendekati Rp200 juta bersama istri. Kisaran satu orang Rp100 juta. (Kuitansi) Saya tunjukkan ke KPK," tandasnya.
Berikutnya yang menyebutkan nama biro haji Al Amin adalah mantan anggota Komisi VIII DPR sekaligus mantan anggota Panitia Kerja (Panja) Haji Zulkarnaen Djabar. Bahkan kata dia, membenarkan Kementerian Agama (Kemenag) sering kali menggunakan KBIH PT Al-Amin Universal.
Panja bahkan sempat menerima informasi terkait penggunaan biro haji Al-Amin. “Saya tidak terlalu jauh soal masalah Al-Amin sering dipakai anggota DPR. Tapi informasi yang kita (panja haji) terima memang Al-Amin mendapatkan perhatian yang cukup,” kata terpidana kasus suap pengurusan anggaran Alquran ini di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2014.
Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Hanura Erik Satrya Wardhana saat diperiksa Jumat 25 Juli 2014. Dia mengakui membayar sekitar USD19.000-USD23.000 ke biro haji Al Amin milik Wakil Ketua MPR Meilani Leimena Suharli untuk naik haji musim 2012.
Erik mengaku berangkat dengan kuota haji umum. Singkatnya dia mengaku mendapat saran dari Ermalena Muslim Hasbullah (staf Khusus Menag) untu menggunakan biro haji Al Amin.
"Saya cari tiket sendiri. Dan memang saya mau menggunakan Al Amin karena ini ibadah. Saya ingin yang terbaik, yang saya tahu terbaik itu Al Amin dan Maktour. Saya prefer Al amin karena yang punya Wakil Ketua MPR (Meilani Leimena Suharli), kolega juga, saya lebih merasa nyaman dengan Al Amin," kata Erik.
Setelahnya, penyidik memeriksa pegawai KBIH PT Al-Amin Universal Meryam pada Jumat 15 Agustus 2014. Saat memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 10.15 WIB, dia terlihat di dampingi oleh satu orang kerabatnya. Namun, perempuan ini tidak memberikan komentar apapun soal pemeriksaannya.
Melani merupakan Wakil Ketua MPR periode 2009-2014. Dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat periode 2013-2015.
Penggeledahan tersebut diketahui SINDO saat menyisir bagian samping Gedung KPK. Pukul 14.15 WIB, enam mobil operasional KPK berisi sejumlah penyidik dan aparat Brimob bersenjata lengkap akan meluncur ke sebuah tempat untuk melakukan penggeledahan terkait kasus haji.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan, kemarin sekitar pukul 14.00 WIB lewat, tim penyidik menggeledah kantor travel PT Al-Amin Universal (AL Amin Tours) di Jalan Pakubuwono VI Nomor 109, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan penggunaan dana haji lebih dari Rp1 triliun di Kemenag tahun anggaran (TA) 2012-2013 untuk tersangka mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA). Penggeledahan masih berlangsung hingga pukul 19.00 WIB.
"Dari penggeledahan penyidik menyita sejumlah dokumen soft dan hard di kantor Travel Al-Amin Universal," kata Priharsa saat dikonfirmasi SINDO, Jumat 24 Oktober 2014 malam.
Diketahui, nama biro haji PT Al-Amin Universal menguat saat penyidik memeriksa sejumlah saksi. Biro haji ini kerap digunakan sejumlah anggota DPR dan pihak lain untuk berangkat ke Tanah Suci.
Nama PT Al-Amin Universal dimunculkan pertama kali oleh Ketua DPW PPP Banten Muhammad Mardiono usai diperiksa Kamis 17 Juli 201 malam. Mardiono membenarkan, dia dan istri Etty Triwi Kusumaningsih ikut dalam rombongan haji jumbo SDA tahun 2012.
Mardiono membenarkan ada 35 orang yang ikut rombongan Menag selaku Amirul Haj. Kepada penyidik dia menyampaikan, bukan petugas haji. Tetapi oleh Kemenag dia malah dimasukan sebagai petugas. Penyidik lanjutnya menanyakan, bagaimana cara dia dan istri bisa ikut.
Tentu dia mengajukan permohonan dan meminta untuk naik haji dengan mengikuti biaya tambahan. Kemudian dia dan istri membiayai sendiri.
"Bukan biaya pemerintah. Saya biaya sendiri, bukan gratis. Kalau saya (membayar) melalui (KBIH) Al-Amin. Bayarnya lebih mahal. Pesawat bisnis dan hotelnya lebih besar. Totalnya mendekati Rp200 juta bersama istri. Kisaran satu orang Rp100 juta. (Kuitansi) Saya tunjukkan ke KPK," tandasnya.
Berikutnya yang menyebutkan nama biro haji Al Amin adalah mantan anggota Komisi VIII DPR sekaligus mantan anggota Panitia Kerja (Panja) Haji Zulkarnaen Djabar. Bahkan kata dia, membenarkan Kementerian Agama (Kemenag) sering kali menggunakan KBIH PT Al-Amin Universal.
Panja bahkan sempat menerima informasi terkait penggunaan biro haji Al-Amin. “Saya tidak terlalu jauh soal masalah Al-Amin sering dipakai anggota DPR. Tapi informasi yang kita (panja haji) terima memang Al-Amin mendapatkan perhatian yang cukup,” kata terpidana kasus suap pengurusan anggaran Alquran ini di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2014.
Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Hanura Erik Satrya Wardhana saat diperiksa Jumat 25 Juli 2014. Dia mengakui membayar sekitar USD19.000-USD23.000 ke biro haji Al Amin milik Wakil Ketua MPR Meilani Leimena Suharli untuk naik haji musim 2012.
Erik mengaku berangkat dengan kuota haji umum. Singkatnya dia mengaku mendapat saran dari Ermalena Muslim Hasbullah (staf Khusus Menag) untu menggunakan biro haji Al Amin.
"Saya cari tiket sendiri. Dan memang saya mau menggunakan Al Amin karena ini ibadah. Saya ingin yang terbaik, yang saya tahu terbaik itu Al Amin dan Maktour. Saya prefer Al amin karena yang punya Wakil Ketua MPR (Meilani Leimena Suharli), kolega juga, saya lebih merasa nyaman dengan Al Amin," kata Erik.
Setelahnya, penyidik memeriksa pegawai KBIH PT Al-Amin Universal Meryam pada Jumat 15 Agustus 2014. Saat memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 10.15 WIB, dia terlihat di dampingi oleh satu orang kerabatnya. Namun, perempuan ini tidak memberikan komentar apapun soal pemeriksaannya.
(kri)
