IPW: Menkominfo Jokowi Harus Mampu Tekan Terorisme
IPW: Menkominfo Jokowi Harus Mampu Tekan Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menempatkan orang parpol dalam pos Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Pos itu disarankan diisi oleh figur profesional.
"Sehingga punya ketegasan dan keberanian untuk memblok dan menutup berbagai situs maupun media sosial kalangan teroris, baik di dalam maupun dari luar negeri," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Jumat (24/10/2014).
Neta menilai, ancaman terorisme di era pemerintahan Presiden Jokowi masih cukup tinggi. Apalagi pada pemerintahan Presiden SBY, Menkominfo tidak bersikap tegas untuk menutup tuntas berbagai situs dan media sosial menyangkut teroris.
Akibatnya, lanjut dia, para teroris bisa dengan bebas mensosialisasikan misi, ajaran, dan gerakannya. Para teroris juga bisa dengan bebas membangkitkan emosional kalangan muda untuk kemudian mengajak mereka bergabung.
"Situs teroris juga bebas memaparkan cara-cara membuat bom atau bahan peledak lainnya. Ini mengkhawatirkan," ucap Neta.
Menurutnya, kondisi ini membuat peta daerah rawan teroris dan sentra pembuatan senjata rakitan kian melebar. Ironisnya, ibukota Jakarta menduduki posisi nomor dua sebagai daerah rawan teroris saat ini.
"Urutan pertama Sulteng, kemudian Jakarta, Aceh, Sumut, Lampung, Klaten, Solo, Jatim, Bima, Maluku, dan Papua. Sentra pembuatan senjata rakitan pun melebar ke Lampung, Cipacing (Jabar), dan Klaten (Jateng)," jelasnya.
Ditambahkannya, melihat situasi ini Presiden Jokowi perlu menekan perkembangan potensi terorisme ini. Caranya antara lain, Menkominfo harus mau dan mampu memblok semua situs dan media sosial kalangan teroris.
Lalu instansi pemerintah, seperti Imigrasi, Bea Cukai dan lainnya harus terus menerus berkordinasi dengan BNPT, Polri, dan institusi intelijen.
"Antisipasi maksimal ini sangat perlu dilakukan mengingat ada ratusan pemuda Indonesia yang saat ini bergabung dengan ISIS di jazirah Arab dan setiap saat mereka bisa pulang ke Indonesia untuk menebar sikap radikalnya," pungkasnya.
"Sehingga punya ketegasan dan keberanian untuk memblok dan menutup berbagai situs maupun media sosial kalangan teroris, baik di dalam maupun dari luar negeri," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Jumat (24/10/2014).
Neta menilai, ancaman terorisme di era pemerintahan Presiden Jokowi masih cukup tinggi. Apalagi pada pemerintahan Presiden SBY, Menkominfo tidak bersikap tegas untuk menutup tuntas berbagai situs dan media sosial menyangkut teroris.
Akibatnya, lanjut dia, para teroris bisa dengan bebas mensosialisasikan misi, ajaran, dan gerakannya. Para teroris juga bisa dengan bebas membangkitkan emosional kalangan muda untuk kemudian mengajak mereka bergabung.
"Situs teroris juga bebas memaparkan cara-cara membuat bom atau bahan peledak lainnya. Ini mengkhawatirkan," ucap Neta.
Menurutnya, kondisi ini membuat peta daerah rawan teroris dan sentra pembuatan senjata rakitan kian melebar. Ironisnya, ibukota Jakarta menduduki posisi nomor dua sebagai daerah rawan teroris saat ini.
"Urutan pertama Sulteng, kemudian Jakarta, Aceh, Sumut, Lampung, Klaten, Solo, Jatim, Bima, Maluku, dan Papua. Sentra pembuatan senjata rakitan pun melebar ke Lampung, Cipacing (Jabar), dan Klaten (Jateng)," jelasnya.
Ditambahkannya, melihat situasi ini Presiden Jokowi perlu menekan perkembangan potensi terorisme ini. Caranya antara lain, Menkominfo harus mau dan mampu memblok semua situs dan media sosial kalangan teroris.
Lalu instansi pemerintah, seperti Imigrasi, Bea Cukai dan lainnya harus terus menerus berkordinasi dengan BNPT, Polri, dan institusi intelijen.
"Antisipasi maksimal ini sangat perlu dilakukan mengingat ada ratusan pemuda Indonesia yang saat ini bergabung dengan ISIS di jazirah Arab dan setiap saat mereka bisa pulang ke Indonesia untuk menebar sikap radikalnya," pungkasnya.
(kri)
Explore More