Harapan KPAI Terhadap Jokowi-JK Dalam Perlindungan Anak
Kamis, 23 Oktober 2014 - 23:59 WIB
Harapan KPAI Terhadap Jokowi-JK Dalam Perlindungan Anak
A
A
A
JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dapat menjadi harapan baru bagi terwujudnya senyum anak Indonesia.
"KPAI optimis dan berharap Jokowi-JK memiliki visi kuat dalam upaya perlindungan anak, dengan memastikan seluruh kebijakan dan programnya menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dan melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi," ujar Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews, Kamis (23/10/2014).
Dia mengatakan, KPAI yang salah satu mandatnya sesuai Undang-undang Perlindungan Anak adalah memberikan rekomendasi pada Presiden.
"Memberikan rekomendasi pada Presiden untuk memprioritaskan kebijakan perlindungan anak sesuai janji kampanye dalam Nawacitanya, Indonesia Pintar sebagai manivestasi pemenuhan hak dasar di bidang pendidikan, Indonesia sehat sebagai manivestasi dari pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, penguatan lembaga pesantren dan lembaga keagamaan sebagai cermin pemihakan terhadap hak-hak anak bidang agama dan sosial. Yang paling mendesak, tambah dia, adalah penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
"Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak harus ditangani secara utuh dan menyeluruh, mulai hulu hingga hilir, revolusi pemikiran masyarakat tentang tanggung jawab terhadap perlndungan anak sebagai implementasi dari komitmen revolusi mental," pungkasnya.
"KPAI optimis dan berharap Jokowi-JK memiliki visi kuat dalam upaya perlindungan anak, dengan memastikan seluruh kebijakan dan programnya menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dan melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi," ujar Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews, Kamis (23/10/2014).
Dia mengatakan, KPAI yang salah satu mandatnya sesuai Undang-undang Perlindungan Anak adalah memberikan rekomendasi pada Presiden.
"Memberikan rekomendasi pada Presiden untuk memprioritaskan kebijakan perlindungan anak sesuai janji kampanye dalam Nawacitanya, Indonesia Pintar sebagai manivestasi pemenuhan hak dasar di bidang pendidikan, Indonesia sehat sebagai manivestasi dari pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, penguatan lembaga pesantren dan lembaga keagamaan sebagai cermin pemihakan terhadap hak-hak anak bidang agama dan sosial. Yang paling mendesak, tambah dia, adalah penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
"Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak harus ditangani secara utuh dan menyeluruh, mulai hulu hingga hilir, revolusi pemikiran masyarakat tentang tanggung jawab terhadap perlndungan anak sebagai implementasi dari komitmen revolusi mental," pungkasnya.
(kri)
