Tiru Jokowi, KPK Juga Perlu Dilibatkan di Pilkada
Kamis, 23 Oktober 2014 - 19:39 WIB
Tiru Jokowi, KPK Juga Perlu Dilibatkan di Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pendapat KPK dalam pemilihan calon menteri dinilai sangat baik. Bahkan, pelibatan KPK juga dinilai penting diterapkan untuk pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota yang ingin maju di pilkada.
"Apa yang dilakukan Presiden kita sekarang bisa saja ditiru oleh yang lainnya. Bisa saja nanti calon bupati, wali kota, gubernur harus ke KPK dulu. Harus lewat seleksi oleh KPK dulu," ujar Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Martin Hutabarat, pada diskusi bertema Mencari Sosok Pimpinan KPK Yang Ideal Versi Parlemen, di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014).
Martin mengatakan, langkah seperti itu harus didorong karena memang tujuan bersama adalah pemberantasan korupsi. Di sisi lain, publik juga dituntut memberikan informasi akurat kepada KPK agar data yang diperoleh terkait seseorang akurat.
"Jangan sampai hanya memberikan data hanya berdasarkan dari surat pembaca," ucapnya.
Ditambahkannya, DPR yang baru terbentuk tidak boleh berbeda dengan DPR lalu dalam hal semangat pemberantasan korupsi. Perang terhadap korupsi harus dijadikan sebagai suatu gerakan. Untuk itu, DPR harus benar-benar memilih calon pimpinan KPK yang terbaik.
"Makanya KPK harus kuat. Seleksi pimpinan KPK harus benar-benar mampu memilih orang berintegritas, berani dan tangguh," ujarnya.
"Apa yang dilakukan Presiden kita sekarang bisa saja ditiru oleh yang lainnya. Bisa saja nanti calon bupati, wali kota, gubernur harus ke KPK dulu. Harus lewat seleksi oleh KPK dulu," ujar Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Martin Hutabarat, pada diskusi bertema Mencari Sosok Pimpinan KPK Yang Ideal Versi Parlemen, di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014).
Martin mengatakan, langkah seperti itu harus didorong karena memang tujuan bersama adalah pemberantasan korupsi. Di sisi lain, publik juga dituntut memberikan informasi akurat kepada KPK agar data yang diperoleh terkait seseorang akurat.
"Jangan sampai hanya memberikan data hanya berdasarkan dari surat pembaca," ucapnya.
Ditambahkannya, DPR yang baru terbentuk tidak boleh berbeda dengan DPR lalu dalam hal semangat pemberantasan korupsi. Perang terhadap korupsi harus dijadikan sebagai suatu gerakan. Untuk itu, DPR harus benar-benar memilih calon pimpinan KPK yang terbaik.
"Makanya KPK harus kuat. Seleksi pimpinan KPK harus benar-benar mampu memilih orang berintegritas, berani dan tangguh," ujarnya.
(kri)
