Jokowi Jangan Galau Tentukan Kabinet
Kamis, 23 Oktober 2014 - 10:14 WIB
Jokowi Jangan Galau Tentukan Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Adanya tarik ulur waktu penentuan komposisi kabinet dapat mengesankan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersandera dengan kepentingan politik kelompok tertentu.
"Jokowi jangan galau dalam menentukan personel kabinetnya, agar segera dapat bekerja dengan maksimal," kata pengamat ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, Kamis (23/10/2014).
Menurutnya, harapan rakyat Indonesia akan terjadinya perbaikan dan perubahan tata kelola pemerintahan yang good governance dan peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat sangat ditunggu.
"Pengumuman kabinet jangan terlampau lama diulur-ulur yang dapat membuat kepercayaan rakyat akan semakin berkurang kepada Jokowi-JK," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengingatkan, peringatan warna merah yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kandidat menteri, juga harus dipertimbangkan Jokowi.
"Walaupun personal tersebut adalah orang yang didukung atau direkomendasikan oleh partai politik pendukung. Jokowi harus ingat dia janji tidak akan politik transaksional dengan bagi-bagi kursi menteri," pungkasnya.
"Jokowi jangan galau dalam menentukan personel kabinetnya, agar segera dapat bekerja dengan maksimal," kata pengamat ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, Kamis (23/10/2014).
Menurutnya, harapan rakyat Indonesia akan terjadinya perbaikan dan perubahan tata kelola pemerintahan yang good governance dan peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat sangat ditunggu.
"Pengumuman kabinet jangan terlampau lama diulur-ulur yang dapat membuat kepercayaan rakyat akan semakin berkurang kepada Jokowi-JK," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengingatkan, peringatan warna merah yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kandidat menteri, juga harus dipertimbangkan Jokowi.
"Walaupun personal tersebut adalah orang yang didukung atau direkomendasikan oleh partai politik pendukung. Jokowi harus ingat dia janji tidak akan politik transaksional dengan bagi-bagi kursi menteri," pungkasnya.
(maf)
