Pengamat: Parlemen dan Media Akan Jadi Tantangan Jokowi
Rabu, 22 Oktober 2014 - 22:32 WIB
Pengamat: Parlemen dan Media Akan Jadi Tantangan Jokowi
A
A
A
BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai akan mendapatkan banyak kesulitan dalam pemerintahannya nanti. Berbagai polemik dan persoalan turunan dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dinilai menjadi salah satu beban.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Dadang Rahmat Hidayat mengungkapkan, menteri-menteri yang dipilih dalam masa pemerintahan Jokowi–JK akan menjadi tolak ukur keseriusan keduanya dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
“Nantinya, tidak hanya Jokowi-JK yang berhadapan dengan parlemen. Menteri pun akan sering berhadapan dengan parlemen. Oleh karena itu, menteri-menteri yang dipilih Jokowi-JK harus mempunyai kemampuan yang mumpuni," kata Dadang saat menyampaikan materinya dalam seminar Unpad Merespons: Analisis & Harapan Terhadap Kabinet Jokowi-JK, di Executive Lounge, Gedung Rektorat UNPAD, Bandung (22/10).
Menurutnya, tantangan berikutnya Jokowi dalam komunikasi politik adalah dinamika politik formal menghadapi parlemen yang nyata-nyata dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) secara struktural. Agregasi politik di parlemen merupakan tantangan tersendiri bagi Jokowi-JK.
Ia berpandangan, Jokowi menjadi salah satu cerminan kesuksesan seorang kepala daerah, yakni mulai dari jadi Wali Kota Solo hingga Gubernur Jakarta yang akhirnya menjabat Presiden RI. Belum lagi peran media, tambah Dadang, yang terus memantau perkembangan karir Jokowi dalam dunia perpolitikan.
“Media menjadi salah satu hal yang membesarkan Jokowi. Namun tidak mustahil media juga bisa menjatuhkan Jokowi, utamanya dalam konflik Jokowi-Prabowo yang dipanjang-panjangkan. Oleh karenanya, pergesekan antara Jokowi-Prabowo bisa dikikis oleh media. Demi memupus kegaduhan politik, peran antagonis dan protagonis keduanya jangan terus diumbar,” tutur Dadang.
Ia menambahkan, komunikasi politik yang dibangun oleh Jokowi terlihat elegan dan tidak menunjukkan relasi kuasa, akan tetapi lebih pada kesetaraan dan kebersamaan.
“Komunikasi yang dibangunnya itu tidak hanya dalam ruang lingkup suprastruktur politik saja, melainkan juga infrastruktur politiknya juga,” tandasnya.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Dadang Rahmat Hidayat mengungkapkan, menteri-menteri yang dipilih dalam masa pemerintahan Jokowi–JK akan menjadi tolak ukur keseriusan keduanya dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
“Nantinya, tidak hanya Jokowi-JK yang berhadapan dengan parlemen. Menteri pun akan sering berhadapan dengan parlemen. Oleh karena itu, menteri-menteri yang dipilih Jokowi-JK harus mempunyai kemampuan yang mumpuni," kata Dadang saat menyampaikan materinya dalam seminar Unpad Merespons: Analisis & Harapan Terhadap Kabinet Jokowi-JK, di Executive Lounge, Gedung Rektorat UNPAD, Bandung (22/10).
Menurutnya, tantangan berikutnya Jokowi dalam komunikasi politik adalah dinamika politik formal menghadapi parlemen yang nyata-nyata dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) secara struktural. Agregasi politik di parlemen merupakan tantangan tersendiri bagi Jokowi-JK.
Ia berpandangan, Jokowi menjadi salah satu cerminan kesuksesan seorang kepala daerah, yakni mulai dari jadi Wali Kota Solo hingga Gubernur Jakarta yang akhirnya menjabat Presiden RI. Belum lagi peran media, tambah Dadang, yang terus memantau perkembangan karir Jokowi dalam dunia perpolitikan.
“Media menjadi salah satu hal yang membesarkan Jokowi. Namun tidak mustahil media juga bisa menjatuhkan Jokowi, utamanya dalam konflik Jokowi-Prabowo yang dipanjang-panjangkan. Oleh karenanya, pergesekan antara Jokowi-Prabowo bisa dikikis oleh media. Demi memupus kegaduhan politik, peran antagonis dan protagonis keduanya jangan terus diumbar,” tutur Dadang.
Ia menambahkan, komunikasi politik yang dibangun oleh Jokowi terlihat elegan dan tidak menunjukkan relasi kuasa, akan tetapi lebih pada kesetaraan dan kebersamaan.
“Komunikasi yang dibangunnya itu tidak hanya dalam ruang lingkup suprastruktur politik saja, melainkan juga infrastruktur politiknya juga,” tandasnya.
(kri)
