KIH Diminta Tidak Hambat Kinerja DPR & Pemerintah
KIH Diminta Tidak Hambat Kinerja DPR & Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Partai politik (parpol) di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diminta tidak menghambat kinerja DPR dan pemerintah.
Pasalnya, sejumlah parpol di KIH seperti PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan juga PPP, belum menyerahkan nama-nama anggota komisi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, parpol tersebut bisa secepatnya diberikan kepada Sekretariat Jenderal (Setjen).
Pasalnya, apabila berlama-lama maka bisa menunda kinerja dewan dan pemerintah yang semestinya sudah dapat bekerja.
"Ya itu akan menghambat kerja dewan, tetapi ini juga akan merugikan pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Tak hanya kinerja DPR dan pemerintah yang terhambat apabila pemberian nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan tak segera diberikan.
"Juga tenaga ahli, karena tenaga ahli belum bisa diputuskan apapun. Karena itu harus diputuskan melalui Baleg DPR. Jadi banyak hal yang tertunda masalah ini," pungkasnya.
Pasalnya, sejumlah parpol di KIH seperti PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan juga PPP, belum menyerahkan nama-nama anggota komisi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, parpol tersebut bisa secepatnya diberikan kepada Sekretariat Jenderal (Setjen).
Pasalnya, apabila berlama-lama maka bisa menunda kinerja dewan dan pemerintah yang semestinya sudah dapat bekerja.
"Ya itu akan menghambat kerja dewan, tetapi ini juga akan merugikan pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Tak hanya kinerja DPR dan pemerintah yang terhambat apabila pemberian nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan tak segera diberikan.
"Juga tenaga ahli, karena tenaga ahli belum bisa diputuskan apapun. Karena itu harus diputuskan melalui Baleg DPR. Jadi banyak hal yang tertunda masalah ini," pungkasnya.
(maf)
Explore More