Rekrut Menteri, Jokowi Tak Perlu Konsultasi Parpol
Rabu, 22 Oktober 2014 - 09:31 WIB
Rekrut Menteri, Jokowi Tak Perlu Konsultasi Parpol
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tak perlu berkonsultasi dengan partai politik (parpol) atau memerlukan restu ketua umum parpol, terkait posisi menteri.
"Jika memang soal menteri itu sepenuhnya hak preogratif presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan," ujar pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar kepada Sindonews, Rabu (22/10/2014).
"Maka Presiden tak perlu berkonsultasi dengan Ketum partai atau memerlukan restu dari ketum partai atas nama-nama menteri yang akan dipilihnya," imbuhnya.
Menurut Idil, bahasa konsultasi itu ada dua bentuk. Pertama, kata dia, mendiskusikan untuk mendapat pandangan atau persetujuan dari para ketua umum partai tentang nama-nama yang masuk bursa menteri.
Yang kedua menurutnya, konsultasi itu sebagai bentuk intervensi atas nama-nama yang sebetulnya menjadi urusan Jokowi pribadi sebagai presiden.
"Karena itu kalau memang sepakat soal hak-hak preogratif presiden terhadap kementerian yang akan ditentukan, maka ketua umum parpol pendukung tak perlu repot diminta pandangannya (konsultasi) soal menteri yang akan duduk di kabinet Jokowi - JK," tuturnya.
Hal demikian dikatakannya menanggapi pernyataan politikus PDIP Tjahjo Kumolo yang mengatakan Jokowi perlu konsultasi dulu dengan ketua umum partai pendukung sebelum menentukan menteri. Idil Akbar berpendapat, hal demikian berlebihan.
"Jika memang soal menteri itu sepenuhnya hak preogratif presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan," ujar pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar kepada Sindonews, Rabu (22/10/2014).
"Maka Presiden tak perlu berkonsultasi dengan Ketum partai atau memerlukan restu dari ketum partai atas nama-nama menteri yang akan dipilihnya," imbuhnya.
Menurut Idil, bahasa konsultasi itu ada dua bentuk. Pertama, kata dia, mendiskusikan untuk mendapat pandangan atau persetujuan dari para ketua umum partai tentang nama-nama yang masuk bursa menteri.
Yang kedua menurutnya, konsultasi itu sebagai bentuk intervensi atas nama-nama yang sebetulnya menjadi urusan Jokowi pribadi sebagai presiden.
"Karena itu kalau memang sepakat soal hak-hak preogratif presiden terhadap kementerian yang akan ditentukan, maka ketua umum parpol pendukung tak perlu repot diminta pandangannya (konsultasi) soal menteri yang akan duduk di kabinet Jokowi - JK," tuturnya.
Hal demikian dikatakannya menanggapi pernyataan politikus PDIP Tjahjo Kumolo yang mengatakan Jokowi perlu konsultasi dulu dengan ketua umum partai pendukung sebelum menentukan menteri. Idil Akbar berpendapat, hal demikian berlebihan.
(maf)
