KPK Lacak Borok Calon Menteri Jokowi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap melacak borok dan rekam jejak calon menteri yang disampaikan utusan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, Jumat ini memang ada utusan Jokowi yang ke KPK untuk menyerahkan daftar nama-nama calon menteri yang akan mengisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Tetapi pimpinan tidak langsung menerima utusan tersebut.

Pasalnya pimpinan sedang melakukan rapat. Yang menerima mereka adalah Johan Budi Sapto Pribowo selaku Juru Bicara dan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Tetapi pimpinan nanti belum mau membukanya.

“Karena sebelumnya ada komitmen bahwa nama-nama itu baru akan dibuka, baru akan dibicarakan kalau kita bertemu dengan Pak Jokowi. (Kapannya) ya mungkin nanti,” kata Abraham di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Bila sudah bertemu, tim KPK akan langsung turun melakukan verifikasi atas rekam jejak mereka. Nantinya KPK akan memberikan penilaian dan rekomendasi rekam jejak mereka dari sisi tindak pidana korupsi.

Termasuk apakah memiliki indikasi sebagai pelaku atau memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. “Mungin di-tracking sekitar satu dua hari,” ujarnya

Disinggung siapa saja nama-nama calon menteri itu, Abraham menyatakan, KPK tidak boleh mendahului sebelum dilakukan verifikasi lebih akurat lagi. Nama-nama itu pun tidak bisa disampaikan ke publik selain kepada Presiden Jokowi.

“Kita tidak akan menyampaikan kepada orang-orang di luar presiden. Wakil presiden atau tim transisi, kita tidak akan memberitahukan. Kita hanya ingin memberitahu tentang track record calon menteri itu kepada Jokowi,” tandas Abraham.

Sebelumnya, mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno dan mantan Deputi Transisi Hasto Kristianto mendatangi Gedung KPK hampir satu jam. Saat keluar, Hasto menyatakan dirinya dan Rini ditugaskan Jokowi sebagai kurir untuk menyerahkan dokumen berisi nama calon menteri ke KPK.

Dokumen tersebut sudah diterima Johan Budi SP dan perwakilan KPK lainnya. “Akan ditindaklanjuti pimpinan KPK,” kata Hasto.

Hasto mengklaim tidak mengetahui nama siapa saja yang tercantum dalam dokumen tersebut. Begitu juga apakah benar ada nama Sri Mulyani yang pernah menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Yang bisa dia pastikan adalah nama-nama calon menteri tersebut merupakan hasil penyaringan yang dilakukan selama ini oleh Jokowi. Dia mengaku tidak bisa memprediksi berapa lama proses yang dilakukan KPK nanti.

“Pada waktu yang tepat akan ada respons mengingat seluruh spirit negara yang akan dipimpin Pak Jokowi ini untuk membentuk pemerintahan yang bersih, bebas korupsi. Satu sisi memperkuat KPK dan menyusun kabinet yang bebas dari korupsi menjadi komitemen yang diwujudkan Pak Jokowi,” tuturnya.

Tim Transisi mendatangi Gedung KPK beberapa waktu lalu. Tetapi saat itu dokumen nama calon menteri belum disampaikan ke KPK. Yang dibicarakan baru sekadar masalah delapan agenda pemberantasan korupsi dalam buku putih KPK.

Hasto menyatakan kedatangan Jumat ini bukan atas nama Tim Transisi. Tapi atas nama Jokowi. Disinggung kenapa baru hari ini disampaikan, Hasto berusaha diplomatis. “Karena tadi Pak Jokowi Jumatan dulu,” tandasnya.