Tertutup, ICW Khawatir Jokowi Tersandera Politik Daging Sapi
Jum'at, 17 Oktober 2014 - 20:58 WIB
Tertutup, ICW Khawatir Jokowi Tersandera Politik Daging Sapi
A
A
A
JAKARTA - Presiden terpilih Jokowi Widodo (Jokowi) memiliki waktu 14 hari pasca pelantikan untuk menetapkan kabinet. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Jokowi tak terlalu pelit memberi bocoran nama menteri kepada publik agar mendapatkan menteri yang berintegritas, transparansi dan memiliki akuntabilitas.
Jokowi dinilai sedikit terlambat melakukan proses itu dan harus dilunasi sampai batas waktu yang disediakan. Sebab, baru hari ini Jokowi memberikan nama-nama kandidat menteri kepada KPK untuk diteliti satu persatu.
"KPK dan PPATK serta Dirjen Pajak menunggu catatan dari Jokowi. Gayung belum bersambut Jokowi masih asyik safari dengan lawan politiknya," tegas Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Donal Fariz di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Memang, lanjut Donal, hal itu baik untuk menurunkan tensi politik pasca Pilpres. "Bagus untuk cooling down. Namun kan Jokowi harus konsentrasi dan segera tentukan pos menteri segera umumkan kepada publik sebab imbasnya lima tahun ke depan," jelasnya.
Selain itu, kata Donal, untuk mencegah adanya loyalitas ganda dan menciptakan anggota kabinet yang fokus mengurus rakyat bukan partai, maka harus dipastikan bahwa menteri yang berasal dari partai politik harus mengundurkan diri atau menyatakan non aktif dari partai.
Ditambahkannya, hal itu sesuai dengan semangat UU Kementerian Negara yang mendorong agar anggota kabinet tidak menjadi pengurus partai.
"Mekanisme pemanggilan calon menteri untuk diwawancara juga tidak dilakukan oleh Jokowi-JK seperti yang dilakukan pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono, justru beberapa pihak menilai Jokowi-JK menjalankan operasi senyap, hal ini dikhawatirkan akan tersandera politik dagang sapi," tandasnya.
Jokowi dinilai sedikit terlambat melakukan proses itu dan harus dilunasi sampai batas waktu yang disediakan. Sebab, baru hari ini Jokowi memberikan nama-nama kandidat menteri kepada KPK untuk diteliti satu persatu.
"KPK dan PPATK serta Dirjen Pajak menunggu catatan dari Jokowi. Gayung belum bersambut Jokowi masih asyik safari dengan lawan politiknya," tegas Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Donal Fariz di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Memang, lanjut Donal, hal itu baik untuk menurunkan tensi politik pasca Pilpres. "Bagus untuk cooling down. Namun kan Jokowi harus konsentrasi dan segera tentukan pos menteri segera umumkan kepada publik sebab imbasnya lima tahun ke depan," jelasnya.
Selain itu, kata Donal, untuk mencegah adanya loyalitas ganda dan menciptakan anggota kabinet yang fokus mengurus rakyat bukan partai, maka harus dipastikan bahwa menteri yang berasal dari partai politik harus mengundurkan diri atau menyatakan non aktif dari partai.
Ditambahkannya, hal itu sesuai dengan semangat UU Kementerian Negara yang mendorong agar anggota kabinet tidak menjadi pengurus partai.
"Mekanisme pemanggilan calon menteri untuk diwawancara juga tidak dilakukan oleh Jokowi-JK seperti yang dilakukan pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono, justru beberapa pihak menilai Jokowi-JK menjalankan operasi senyap, hal ini dikhawatirkan akan tersandera politik dagang sapi," tandasnya.
(kri)
