Imingi Menteri, Jokowi Bisa Pecah Soliditas KMP
Jum'at, 10 Oktober 2014 - 15:23 WIB
Imingi Menteri, Jokowi Bisa Pecah Soliditas KMP
A
A
A
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) disarankan merangkul beberapa kader partai politik dari Koalisi Merah Putih (KMP) untuk dijadikannya sebagai menteri. Hal itu guna memecah kesolidan KMP di parlemen.
"Jokowi harus rangkul kader parpol KMP, itu untuk memecah kesolidan KMP di parlemen," ujar Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Jokowi-JK: Mencari Sosok Menteri Yang Profesional' di Restauran Horapa, Jalan Teuku Cik Dik Tiro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014).
Menurut dia, kader partai politik ataupun non parpol bukan persoalan penting dalam mencari menteri. Sebab, banyak juga kader parpol yang bersalah kalangan profesional. "Profesional itu bisa menjalankan fungsi tugasnya ketika menjadi Menteri," katanya,
Sekadar diketahui, pada 20 Oktober nanti, Jokowi-JK akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sehingga, dia menyarankan kepada Jokowi untuk segera memberikan kepastian kepada kader parpol, terkait posisi di kabinetnya.
"Jika kadernya ditarik ke pos pemerintah, otomatis partainya tersandera di parlemen," pungkasnya.
-Rico Afrido Simanjuntak
"Jokowi harus rangkul kader parpol KMP, itu untuk memecah kesolidan KMP di parlemen," ujar Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Jokowi-JK: Mencari Sosok Menteri Yang Profesional' di Restauran Horapa, Jalan Teuku Cik Dik Tiro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014).
Menurut dia, kader partai politik ataupun non parpol bukan persoalan penting dalam mencari menteri. Sebab, banyak juga kader parpol yang bersalah kalangan profesional. "Profesional itu bisa menjalankan fungsi tugasnya ketika menjadi Menteri," katanya,
Sekadar diketahui, pada 20 Oktober nanti, Jokowi-JK akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sehingga, dia menyarankan kepada Jokowi untuk segera memberikan kepastian kepada kader parpol, terkait posisi di kabinetnya.
"Jika kadernya ditarik ke pos pemerintah, otomatis partainya tersandera di parlemen," pungkasnya.
-Rico Afrido Simanjuntak
(kri)
