Sub Komisi Dinilai Bisa Hindari Penyimpangan Anggaran

Jum'at, 10 Oktober 2014 - 13:50 WIB
Sub Komisi Dinilai Bisa...
Sub Komisi Dinilai Bisa Hindari Penyimpangan Anggaran
A A A
JAKARTA - Usulan Fraksi PKS untuk menerapkan sub komisi dinilai akan memperkuat model pengawasan anggaran yang digunakan pemerintahan. Melalui sub komisi itu, penyimpangan anggaran oleh pemerintah pun bisa diantisipasi.

"Nah (sub komisi) itu baik karena APBN nya besar, mau dijaga sama siapa kalau bukan DPR. Kan rakyat enggak bisa ngawasin sendiri, nah yang ngawasin kita," kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Fahri menjelaskan, tugas sub komisi nantinya akan bertugas membuat rencana dan kajian soal anggaran yang diusulkan pemerintah. Berikutnya, keputusan soal anggaran akan ditetapkan komisi induk.

"Pengawasan itu ada di komisi sebagai pembicaraan tingkat pertama," ujar Wakil Ketua DPR ini.

Selanjutnya, kata dia, jika anggaran yang diusulkan pemerintah tersebut disetujui komisi induk, akan langsung dilemparkan ke rapat paripurna dan dikuatkan dalam undang-undang.

"Nah itu usulan saya ya. Saya tidak setuju dengan penambahan itu. Saya lebih setuju dengan sub komisi. Sebab itu menurut saya akan lebih efektif," tukasnya.
(kri)
Berita Terkait
Daftar Lengkap 580 Anggota...
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR yang Dilantik Hari Ini
SDI Sebut Sangat Berlebihan...
SDI Sebut Sangat Berlebihan Kinerja DPR RI Sekarang Dianggap Terburuk di Era Reformasi
Dua Fraksi DPR Enggan...
Dua Fraksi DPR Enggan Laporkan Kasus Corona Anggotanya
Ketua DPR Ajak Gotong...
Ketua DPR Ajak Gotong Royong Atasi Pandemi Corona
DPR Batasi Tamu yang...
DPR Batasi Tamu yang Masuk ke Kompleks Senayan
Sidang Pertama DPR 2020-2021...
Sidang Pertama DPR 2020-2021 Dihadiri 98 Anggota Secara Fisik, 231 Virtual
Berita Terkini
Kubu Roy Suryo Tepis...
Kubu Roy Suryo Tepis Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik Terkait Ijazah Jokowi Sudah P21
Roy Suryo Bandingkan...
Roy Suryo Bandingkan Lamanya Penanganan Kasus Ijazah Jokowi dengan Jessica dan Ferdy Sambo
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Infografis
10 Kementerian/Lembaga...
10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar di 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved