Politik Dinamis, Tak Ada Jaminan PPP Gabung di KIH
Jum'at, 10 Oktober 2014 - 10:35 WIB
Politik Dinamis, Tak Ada Jaminan PPP Gabung di KIH
A
A
A
JAKARTA - Kemungkinan PPP tetap bertahan di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), karena peluang mendapat kursi menteri cukup besar.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, keberadaan PPP ditentukan sejauh mana KIH pandai menjaga PPP, agar tetap mendukung presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Sebab PPP bisa 'membelot' kembali ke Koalisi Merah Putih (KIH) jika KIH tak mengakomodir kepentingan politiknya.
"Walaupun politik itu dinamis dan tak kaku, bisa saja berubah secara ekstream," kata Pangi, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Pangi mengambil contoh PKS. Menurutnya, meski PKS awalnya setia terhadap Setgab, belakangan justru 'membelot' dan cenderung mengabaikan kebijakan dan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kata Pangi, dalam situasi politik yang serba pragmatis, PPP diprediksi akan tetap bergabung dengan KIH dengan satu jatah menteri di dalamnya.
Tetapi, pengaruh di luar PPP seperti Koalisi Merah Putih (KMP) disinyalir bakal membuat PPP mudah goyah. "Selama kepentingan sama, PPP akan tetap bersama KIH," ujarnya.
Meski begitu, Pangi pun tak menafikan jika dalam ikatan koalisi, partai terkadang 'mendadak' bersikap ideologis dengan pura-pura menolak kebijakan yang tak pro rakyat.
Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, partai seperti PPP maupun partai di KIH lainnya sebenarnya sedang mengambil 'ancang-ancang' untuk meninggalkan Jokowi.
"Mungkin saja PPP berbeda sikap dengan KIH. PPP tetap tak berani melawan arus tekanan publik, demi menjaga citra politik PPP mungkin akan berada di KMP," pungkasnya.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, keberadaan PPP ditentukan sejauh mana KIH pandai menjaga PPP, agar tetap mendukung presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Sebab PPP bisa 'membelot' kembali ke Koalisi Merah Putih (KIH) jika KIH tak mengakomodir kepentingan politiknya.
"Walaupun politik itu dinamis dan tak kaku, bisa saja berubah secara ekstream," kata Pangi, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Pangi mengambil contoh PKS. Menurutnya, meski PKS awalnya setia terhadap Setgab, belakangan justru 'membelot' dan cenderung mengabaikan kebijakan dan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kata Pangi, dalam situasi politik yang serba pragmatis, PPP diprediksi akan tetap bergabung dengan KIH dengan satu jatah menteri di dalamnya.
Tetapi, pengaruh di luar PPP seperti Koalisi Merah Putih (KMP) disinyalir bakal membuat PPP mudah goyah. "Selama kepentingan sama, PPP akan tetap bersama KIH," ujarnya.
Meski begitu, Pangi pun tak menafikan jika dalam ikatan koalisi, partai terkadang 'mendadak' bersikap ideologis dengan pura-pura menolak kebijakan yang tak pro rakyat.
Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, partai seperti PPP maupun partai di KIH lainnya sebenarnya sedang mengambil 'ancang-ancang' untuk meninggalkan Jokowi.
"Mungkin saja PPP berbeda sikap dengan KIH. PPP tetap tak berani melawan arus tekanan publik, demi menjaga citra politik PPP mungkin akan berada di KMP," pungkasnya.
(maf)
