Di Persimpangan Jalan, PPP Tunggu Mbah Mun

JAKARTA - Arah politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih samar. Partai berlambang kakbah ini seperti berada di persimpangan jalan.

Kondisi itu terlihat jelas ketika PPP memutuskan masuk gerbong fraski partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat pemilihan paket ketua dan wakil ketua DPR pada Selasa 7 Oktober 2014 malam.

Padahal, sebelumnya PPP telah komitmen berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP), kelompok partai yang pada pemilihan presiden lalu mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Untuk membuat jelas sikapnya, PPP memerlukan masukan dari Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair atau Mbah Mun. Saat ini Mbah Mun sedang menundaikan ibadan haji. "Nunggu Mbah Mun yang lagi ibadah haji (pulang) pada tanggal 14 Oktober nanti," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Saifullah Tamliha di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 9 Oktober 2014.

Terkait tawaran kursi menteri dari KIH dan kursi pemimpin komisi di DPR dari KMP, Tamliha menandaskan akan dibahas dalam rapat internal partai. "Karena partai ini bukan milik satu orang.
PPP itu kolektif," ungkap Wakil Ketua Fraksi PPP itu.

Menurut Tamliha, KMP telah menawarkan tiga posisi ketua komisi kepada PPP. Waktu itu, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) memilih Komisi I, Komisi V, dan Komisi X untuk Fraksi PPP.

"Pastinya setelah rapat internal PPP, nanti dibicarakan mengenai itu di rapat," tutur Tamliha.

Dengan demikian, sambungnya, untuk saat ini posisi PPP masih netral. Jadi, PPP sedang dalam posisi mengevaluasi hal yang menjadi kepentingan umat, karena PPP merupakan partai umat.

"Terkait tawaran mana yang menguntungkan itu rahasia partai. Yang penting kan
menguntungkan," kata Tamliha.