Gagalkan UU Pilkada, SBY Siapkan Plan B
Selasa, 30 September 2014 - 08:48 WIB
Gagalkan UU Pilkada, SBY Siapkan Plan B
A
A
A
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang menyiapkan plan B untuk menggagalkan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
"Kalau plan A tidak tembus, maka saya akan menuju plan B. Dan plan B masih kami matangkan sampai besok, mudah-mudahan ada jalan terbaik," ujar Presiden SBY saat jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (30/9/2014) dini hari.
Namun, dia tidak menjelaskan tentang rencana yang dimaksudnya sebagai plan B tersebut. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa sebenarnya pemerintah menghendaki pelaksanaan pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan yang mendasar.
"Dengan hasil sidang paripurna DPR RI selama 4-5 hari ini kita juga mendengar dengan seksama, yang boleh saya simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat kita sebenarnya tidak bersetuju dengan pilkada melalui DPRD," kata dia.
Atas dasar itu dan kondisi objektif yang ada, lanjut dia, perlunya ada satu sistem atau undang-undang yang tepat dan sesuai dengan aspirasi atau kehendak rakyat.
"Maka pemerintah tetap konsisten, yang paling baik adalah pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan besar," ungkapnya.
"Kalau plan A tidak tembus, maka saya akan menuju plan B. Dan plan B masih kami matangkan sampai besok, mudah-mudahan ada jalan terbaik," ujar Presiden SBY saat jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (30/9/2014) dini hari.
Namun, dia tidak menjelaskan tentang rencana yang dimaksudnya sebagai plan B tersebut. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa sebenarnya pemerintah menghendaki pelaksanaan pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan yang mendasar.
"Dengan hasil sidang paripurna DPR RI selama 4-5 hari ini kita juga mendengar dengan seksama, yang boleh saya simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat kita sebenarnya tidak bersetuju dengan pilkada melalui DPRD," kata dia.
Atas dasar itu dan kondisi objektif yang ada, lanjut dia, perlunya ada satu sistem atau undang-undang yang tepat dan sesuai dengan aspirasi atau kehendak rakyat.
"Maka pemerintah tetap konsisten, yang paling baik adalah pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan besar," ungkapnya.
(kri)
