PDIP Kaget Lihat Ketua Fraksi Demokrat Ikut WO
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf ikut meninggalkan ruangan rapat Paripurna DPR atau walk out (WO) menjelang opsi voting pembahasan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
Sikap Nurhayati Ali Assegaf ini membuat kaget anggota Fraksi Partai Demokrat, Aria Bima. Padahal, fraksinya sudah memberi dukungan opsi yang ditawarkan Fraksi Partai Demokrat, yaitu mendukung pilkada langsung dengan 10 catatan.
"Kita memberikan dukungan 100 persen terhadap Demokrat," kata Aria dalam acara diskusi Polemik Sindo Radio Trijaya, di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9/2014).
Aria menambahkan, selain fraksinya ada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Fraksi Partai Hanura yang ikut mendukung opsi yang ditawarkan Fraksi Partai Demokrat.
"Saya kaget ketemu Ketua Fraksi Partai Demokrat mau keluar. Saya tidak intervensi partai lain, saya hanya taat ketua umum, opsinya disetujui harusnya bangga ini kok malah mau keluar," ucapnya.
Dalam proses pembahasan UU Pilkada di Paripurna DPR, muncul tiga opsi yang ditawarkan. FPDIP, FPKB dan Fraksi Hanura menawarkan Pilkada melalui mekanisme langsung sementara Fraksi partai politik (parpol) di DPR yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP) menawarkan mekanisme Pilkada dilakukan melalui DPRD.
Sementara Fraksi Partai Demokrat menawarkan mekanisme Pilkada dilakukan secara langsung dengan 10 catatan. Namun, hanya opsi KMP dan FPDIP bersama koalisinya yang ditampung untuk dilakukan voting hingga Fraksi Demokrat menyatakan (WO).
Sikap Nurhayati Ali Assegaf ini membuat kaget anggota Fraksi Partai Demokrat, Aria Bima. Padahal, fraksinya sudah memberi dukungan opsi yang ditawarkan Fraksi Partai Demokrat, yaitu mendukung pilkada langsung dengan 10 catatan.
"Kita memberikan dukungan 100 persen terhadap Demokrat," kata Aria dalam acara diskusi Polemik Sindo Radio Trijaya, di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9/2014).
Aria menambahkan, selain fraksinya ada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Fraksi Partai Hanura yang ikut mendukung opsi yang ditawarkan Fraksi Partai Demokrat.
"Saya kaget ketemu Ketua Fraksi Partai Demokrat mau keluar. Saya tidak intervensi partai lain, saya hanya taat ketua umum, opsinya disetujui harusnya bangga ini kok malah mau keluar," ucapnya.
Dalam proses pembahasan UU Pilkada di Paripurna DPR, muncul tiga opsi yang ditawarkan. FPDIP, FPKB dan Fraksi Hanura menawarkan Pilkada melalui mekanisme langsung sementara Fraksi partai politik (parpol) di DPR yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP) menawarkan mekanisme Pilkada dilakukan melalui DPRD.
Sementara Fraksi Partai Demokrat menawarkan mekanisme Pilkada dilakukan secara langsung dengan 10 catatan. Namun, hanya opsi KMP dan FPDIP bersama koalisinya yang ditampung untuk dilakukan voting hingga Fraksi Demokrat menyatakan (WO).
(kur)