Gerindra: UU Pilkada Kado untuk Jokowi
Jum'at, 26 September 2014 - 15:32 WIB
Gerindra: UU Pilkada Kado untuk Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Gerindra sebut lolosnya mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD, merupakan kado Pemerintahan Jokowi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan keputusan pengesahan UU Pilkada sudah melalui mekanisme terbuka dan demokratis.
"Ini ada kemenangan demokrasi dan rakyat. Koalisi Merah Putih merasa ini adalah hadiah (kado) bagi pemerintahan baru Jokowi karena menghemat puluhan triliun dari proses pilkada," kata Ahmad Muzani dii Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, karena itu tak ada yang perlu dipersoalkan. Mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD banyak membawa dampak positif.
"(Pilkada melalui DPRD) dimaksudkan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan proses demokrasi. Kemudian pada titik itu kita harapkan bupati, wali kota, gubernur fokus memikirkan rakyatnya," ucapnya.
Menurut Muzani, dengan cara ini calon kepala daerah tak perlu lagi melakukan politik uang (money politics), karena keterpilihannya ditentukan oleh anggota DPRD.
"Harusnya tidak lagi terjadi berbagai hal yang berkaitan dengan money politics, sehingga pembangunan di daerah berjalan baik," pungkasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan keputusan pengesahan UU Pilkada sudah melalui mekanisme terbuka dan demokratis.
"Ini ada kemenangan demokrasi dan rakyat. Koalisi Merah Putih merasa ini adalah hadiah (kado) bagi pemerintahan baru Jokowi karena menghemat puluhan triliun dari proses pilkada," kata Ahmad Muzani dii Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, karena itu tak ada yang perlu dipersoalkan. Mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD banyak membawa dampak positif.
"(Pilkada melalui DPRD) dimaksudkan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan proses demokrasi. Kemudian pada titik itu kita harapkan bupati, wali kota, gubernur fokus memikirkan rakyatnya," ucapnya.
Menurut Muzani, dengan cara ini calon kepala daerah tak perlu lagi melakukan politik uang (money politics), karena keterpilihannya ditentukan oleh anggota DPRD.
"Harusnya tidak lagi terjadi berbagai hal yang berkaitan dengan money politics, sehingga pembangunan di daerah berjalan baik," pungkasnya.
(maf)
