Romi: Saya Siap Ikuti Keputusan Mahkamah PPP
Kamis, 25 September 2014 - 21:28 WIB
Romi: Saya Siap Ikuti Keputusan Mahkamah PPP
A
A
A
JAKARTA - Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) menyatakan siap melakukan islah dengan Suryadharma Ali. Hal itu dikatakannya menyusul munculnya keputusan sela yang dikeluarkan Mahkamah Partai berlambang Kakbah itu.
"Tidak ada ruang untuk kita menolak keputusan Mahkamah, karena keputusan Mahkamah itu bersifat final dan mengikat. Semua poin-poinnya bersifat final dan mengikat," kata Romi di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/2014) petang.
Romi mengatakan, kesediaan untuk islah tersebut dilakukan tanpa paksaan. Keputusan itu diambilnya sebagai manifestasi seorang anggota parpol yang taat kepada ketentuan AD/ART maupun kepada undang-undang yang mengatur tentang parpol.
"Karenanya kami menerima putusan itu sebagai wujud penghormatan kami kepada konstitusi partai," ujar dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah melakukan rapat dengan agenda pembahasan konflik elite internal partai.
Berdasarkan rapat tersebut Mahkamah PPP meminta konflik segera dihentikan melalui islah. Perintah islah ini dikeluarkan dengan pertimbangan utama memerhatikan fatwa Majelis Syariah DPP PPP yang ditandatangani Ketua Fatwa Majelis Syariah DPP PPP Maimun Zubair, dan Sekretaris Majelis Syariah Anas Taher pada 22 September 2014.
"Tidak ada ruang untuk kita menolak keputusan Mahkamah, karena keputusan Mahkamah itu bersifat final dan mengikat. Semua poin-poinnya bersifat final dan mengikat," kata Romi di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/2014) petang.
Romi mengatakan, kesediaan untuk islah tersebut dilakukan tanpa paksaan. Keputusan itu diambilnya sebagai manifestasi seorang anggota parpol yang taat kepada ketentuan AD/ART maupun kepada undang-undang yang mengatur tentang parpol.
"Karenanya kami menerima putusan itu sebagai wujud penghormatan kami kepada konstitusi partai," ujar dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah melakukan rapat dengan agenda pembahasan konflik elite internal partai.
Berdasarkan rapat tersebut Mahkamah PPP meminta konflik segera dihentikan melalui islah. Perintah islah ini dikeluarkan dengan pertimbangan utama memerhatikan fatwa Majelis Syariah DPP PPP yang ditandatangani Ketua Fatwa Majelis Syariah DPP PPP Maimun Zubair, dan Sekretaris Majelis Syariah Anas Taher pada 22 September 2014.
(kri)
