Demokrat Ngotot Ada Opsi Ketiga Soal RUU Pemilukada
Rabu, 24 September 2014 - 17:05 WIB
Demokrat Ngotot Ada Opsi Ketiga Soal RUU Pemilukada
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat meminta agar ada opsi ketiga untuk pengesahan RUU Pemilukada yang akan disahkan pada rapat paripurna 25 September 2014.
Opsi ketiga yang mereka minta ialah mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dengan 10 syarat perbaikan yang telah disampaikannya.
"Mutlak harus ada (opsi ketiga), opsi dari Partai Demokrat, setuju pemilukada langsung dengan 10 syarat," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Kata Syarief, Fraksi Partai Demokrat solid untuk mendukung opsi ketiga yakni pemilihan kepala daerah secara langsung dengan 10 syarat perbaikan.
"Kalau sudah diserahkan paripurna, seluruh anggota fraksi solid," ujarnya.
Menteri Koperasi dan UKM ini pun siap apabila harus ada pemungutan suara atau voting jika opsi ketiga yang mereka tawarkan juga tidak dapat dipenuhi. "Pokoknya kalau tidak terpenuhi kita voting," pungkasnya.
Sekadar informasi, dua opsi lainnya yang kini masih menjadi polemik pengesahan RUU Pemilukada ialah mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dengan pemilihan lewat DPRD.
Opsi ketiga yang mereka minta ialah mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dengan 10 syarat perbaikan yang telah disampaikannya.
"Mutlak harus ada (opsi ketiga), opsi dari Partai Demokrat, setuju pemilukada langsung dengan 10 syarat," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Kata Syarief, Fraksi Partai Demokrat solid untuk mendukung opsi ketiga yakni pemilihan kepala daerah secara langsung dengan 10 syarat perbaikan.
"Kalau sudah diserahkan paripurna, seluruh anggota fraksi solid," ujarnya.
Menteri Koperasi dan UKM ini pun siap apabila harus ada pemungutan suara atau voting jika opsi ketiga yang mereka tawarkan juga tidak dapat dipenuhi. "Pokoknya kalau tidak terpenuhi kita voting," pungkasnya.
Sekadar informasi, dua opsi lainnya yang kini masih menjadi polemik pengesahan RUU Pemilukada ialah mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dengan pemilihan lewat DPRD.
(kri)
