Demokrat Tak Yakin Suara Fraksi Bulat
Selasa, 23 September 2014 - 08:04 WIB
Demokrat Tak Yakin Suara Fraksi Bulat
A
A
A
JAKARTA - Suara fraksi Partai Demokrat dalam pengesahan RUU Pilkada kemungkinan tidak akan bulat dalam voting di paripurna nanti.
Pasalnya, fraksi Partai Demokrat sendiri tidak yakin bahwa seluruh anggota fraksi akan memilih mekanisme pilkada langsung sebagaimana arahan dari DPP Partai Demokrat.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, wajar apabila ada anggota fraksi yang tidak memilih mekanisme pilkada langsung sebagaimana arahan dari DPP Partai Demokrat. Karena, ada beberapa anggota yang tidak sepaham mengenai hal ini.
“Saya kira itu (perbedaan sikap) hal yang wajar, kemarin juga ada beberapa anggota yang tidak bersama-sama,” kata Nurhayati kepada wartawan di Gedung DPR, Senin 22 September 2014.
Terkait apakah anggota yang tidak mengikuti arahan DPP akan diberi sanksi, Nurhayati mengaku, fraksi sendiri belum menyiapkan sanksi untuk itu. Dia menyerahkan soal sanksi kepada DPP. “Sanksi itu kami serahkan ke DPP,” jelasnya.
Menurut Nurhayati, fraksi Partai Demokrat akan menyetujui pilkada langsung apabila, sepuluh syarat yang diajukan Partai Demokrat diakomodir dalam draft RUU Pilkada. Namun sayangnya, sejauh ini semua syarat tersebut belum dimasukkan ke dalam draft RUU Pilkada.
“Ada sebagian yang sudah masuk, tetapi tidak semua. Kami menginginkan bahwa birokrat (PNS) tidak menjadi korban dalam pilkada langsung. Ketika mereka (PNS) tidak menjadi timses, mereka dipojokkan,” paparnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya telah mengirim surat kepada Panja RUU Pilkada agar opsi berupa sepuluh syarat dari Partai Demokrat dapat dimasukkan ke dalam pembahasan.
Karena, sebagai kepanjangan tangan dari DPP, fraksi mengikuti arahan dari DPP Partai Demokrat. “Jadi kami selalu ikut apa arahan DPP,” tandasnya.
Pasalnya, fraksi Partai Demokrat sendiri tidak yakin bahwa seluruh anggota fraksi akan memilih mekanisme pilkada langsung sebagaimana arahan dari DPP Partai Demokrat.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, wajar apabila ada anggota fraksi yang tidak memilih mekanisme pilkada langsung sebagaimana arahan dari DPP Partai Demokrat. Karena, ada beberapa anggota yang tidak sepaham mengenai hal ini.
“Saya kira itu (perbedaan sikap) hal yang wajar, kemarin juga ada beberapa anggota yang tidak bersama-sama,” kata Nurhayati kepada wartawan di Gedung DPR, Senin 22 September 2014.
Terkait apakah anggota yang tidak mengikuti arahan DPP akan diberi sanksi, Nurhayati mengaku, fraksi sendiri belum menyiapkan sanksi untuk itu. Dia menyerahkan soal sanksi kepada DPP. “Sanksi itu kami serahkan ke DPP,” jelasnya.
Menurut Nurhayati, fraksi Partai Demokrat akan menyetujui pilkada langsung apabila, sepuluh syarat yang diajukan Partai Demokrat diakomodir dalam draft RUU Pilkada. Namun sayangnya, sejauh ini semua syarat tersebut belum dimasukkan ke dalam draft RUU Pilkada.
“Ada sebagian yang sudah masuk, tetapi tidak semua. Kami menginginkan bahwa birokrat (PNS) tidak menjadi korban dalam pilkada langsung. Ketika mereka (PNS) tidak menjadi timses, mereka dipojokkan,” paparnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya telah mengirim surat kepada Panja RUU Pilkada agar opsi berupa sepuluh syarat dari Partai Demokrat dapat dimasukkan ke dalam pembahasan.
Karena, sebagai kepanjangan tangan dari DPP, fraksi mengikuti arahan dari DPP Partai Demokrat. “Jadi kami selalu ikut apa arahan DPP,” tandasnya.
(ysw)
