Demokrat Setuju Aleg Tersangkut Korupsi Tak Dilantik
Minggu, 21 September 2014 - 23:05 WIB
Demokrat Setuju Aleg Tersangkut Korupsi Tak Dilantik
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar anggota legislatif terpilih yang tersangkut korupsi tak dilantik.
"Kami Partai Demokrat sangat mendukung usulan itu," ujar Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul saat dihubungi Sindonews, Minggu (21/9/2014) malam.
Sebab, kata dia, rakyat semakin miskin karena ulah para koruptor. "Perbuatan yang telah dilakukan koruptor telah menciderai hati rakyat," katanya.
Lebih lanjut, Ruhut menyampaikan, KPK sangat hat-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Yakni, setelah memperoleh dua alat bukti yang kuat. "Tersangka pasti akan menjadi terdakwa," ungkapnya.
Sebelumnya, KPK sudah membuat surat yang ditujukan pada KPU dengan tembusan Bawaslu. Mengenai posisi hukum KPK atas calon anggota DPR yang dikualifikasi sebagai terhukum, terdakwa dan tersangka.
Pihak yang oleh KPK sudah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, diminta untuk ditunda pelantikannya.
Salah satu alasannya, tersangka atau terdakwa akan melawan sumpah yang akan diucapkannya sendiri yaitu tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar peraturan perundangan-undangan.
Usulan penundaan pelantikan itu dimaksudkan untuk melindungi citra dan kehormatan parlemen.
"Kami Partai Demokrat sangat mendukung usulan itu," ujar Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul saat dihubungi Sindonews, Minggu (21/9/2014) malam.
Sebab, kata dia, rakyat semakin miskin karena ulah para koruptor. "Perbuatan yang telah dilakukan koruptor telah menciderai hati rakyat," katanya.
Lebih lanjut, Ruhut menyampaikan, KPK sangat hat-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Yakni, setelah memperoleh dua alat bukti yang kuat. "Tersangka pasti akan menjadi terdakwa," ungkapnya.
Sebelumnya, KPK sudah membuat surat yang ditujukan pada KPU dengan tembusan Bawaslu. Mengenai posisi hukum KPK atas calon anggota DPR yang dikualifikasi sebagai terhukum, terdakwa dan tersangka.
Pihak yang oleh KPK sudah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, diminta untuk ditunda pelantikannya.
Salah satu alasannya, tersangka atau terdakwa akan melawan sumpah yang akan diucapkannya sendiri yaitu tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar peraturan perundangan-undangan.
Usulan penundaan pelantikan itu dimaksudkan untuk melindungi citra dan kehormatan parlemen.
(kri)
