Gue Baru Tersangka, yang Sana Pernah Terpidana

JAKARTA - Sumber SINDO weekly di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pernah berbisik, "Jika sudah bertikai, orang PPP akan bertarung habis-habisan." Ungkapan itu benar adanya. Islah alias perdamaian yang digelar 21 April lalu seperti hanya fatamorgana.

Selasa pekan lewat, Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Sekjen Romahurmuziy memecat SDA dari kursi besar. Dalilnya, SDA telah menyandang status tersangka KPK dan pemecatan itu semata demi menjaga muruah partai. Mereka kemudian menunjuk Emron Pangkapi selaku ketua umum baru.

Menurut aturan partai, pengangkatan atau pemberhentian ketua umum hanya bisa dilakukan melalui muktamar. SDA pun balik memecat Emron dan 14 orang lainnya pada jumat lalu. "Mereka memberhentikan saya dalam forum yang salah dan hanya dihadiri 32 orang. Yang mendukung saya lebih dari 1.000 orang," katanya.

Guna mengutuhkan kembali, PPP berencana menggelar Muktamar PPP ke-VIII pada 23-26 Oktober mendatang. Berikut perbincangan Bona Ventura dari SINDO Weekly dengan SDA pada Selasa pekan ini di markas besar partai, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Setelah aksi saling pecat, apa langkah PPP mengembalikan muruah partai?
Hari ini kami mengadakan rapat pertama setelah pertengkaran. Kami komitmen bekerja keras membangun muruah partai. Muktamar satu-satunya jalan terbaik. Insya Allah dilaksanakan 23-26 Oktober nanti di Jakarta. Ini muktamar paling cepat yang bisa dilakukan. Namun ini tidak melanggar AD/ART.

Menurut AD/ART muktamar dilaksanakan satu hari setelah pemerintahan baru terbentuk. Mudah-mudahan rencana ini dapat merujukkan PPP. Sebagai orang yang terpilih pada muktamar lalu, saya ingin mengakhiri jabatan pada Muktamar PPP ke-VIII pada 23 Oktober besok.

Siapa kandidat ketua umum?
Banyak. Ada Pak Dimyati Natakusumah, Andi Jamaro, dan Djan Faridz.

Dari kubu lain bisa mencalonkan?
Bisa. Yang menentukan bukan saya tapi peserta muktamar. Juga bukan ditentukan oleh Ketua atau Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP. Jumlah DPW hanya 68 orang. Yang memilih ada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP yang jumlahnya 1.300 orang. Namun, mereka yang sudah saya pecat dari kepengurusan dan anggota, tidak bisa mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPP.

Mereka mengklaim dapat dukungan dari DPW dan DPC?
Bukan dukungan signifikan. Katakan 100% mendukung mereka, tapi totalnya 68 orang. Yang mendukung saya lebih dari 1.000 orang.

Terkait saling klaim legalitas dari Kemenkum HAM?
PPP ini ada dua versi: ilegal di bawah pimpinan Emron Pangkapi dan yang legal disampaikan Sekjen Syaifullah Tamliha. Kementerian tentu akan mencermati AD/ART PPP. Saya yakin Kemenkum HAM tidak gegabah memutuskan yang punya legalitas dan yang tidak.

Kubu Suharso dan kawan-kawan menyatakan alasan pemberhentian karena tidak ingin PPP dipimpin tersangka kasus korupsi...
Tidak usah bicara begitu. Status tersangka saya belum ada keputusan hukum tetap. Gue baru tersangka, sementara yang dipihak sana pernah jadi terpidana. Logis enggak bicara demikian?

Apakah PPP akan kembali islah?
Dua hari lalu, saya bertemu KH Maimun Zubair dan saya tidak mendengar islah. Beliau sudah memimpin islah 21 April lalu di Cisarua. Semua pihak menyatakan islah, tapi tidak ada yang sepenuh hati. Mereka memberhentikan saya dalam forum yang salah, rapat harian. Mereka hanya 32 orang, padahal peserta rapat harian saya yang pilih. Logis enggak yang dipilih memecat yang memilih? Itu di luar batas dan merusak partai.

Hasil muktamar nanti apakah tetap di Koalisi Merah Putih atau pindah ke Jokowi-JK?
Selama saya ketua umum, PPP istikamah dalam Koalisi Merah Putih. Muktamar nanti bisa memperkokoh koalisi atau pindah. Terserah kepada forum muktamar. Namun, DPC meminta PPP konsisten pada Koalisi Merah Putih.