Belum Dilantik, Jokowi Sudah Ingkari Tiga Janji
Minggu, 21 September 2014 - 16:43 WIB
Belum Dilantik, Jokowi Sudah Ingkari Tiga Janji
A
A
A
JAKARTA - Belum juga resmi dilantik, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dianggap sudah mengingkari janjinya. Politikus Golkar Bambang Soesatyo mencatat ada tiga janji yang telah diingkari Jokowi.
"Pengingkaran itu mempertontonkan inkonsistensi. Pertama, dari janji membangun koalisi ramping, kini berpotensi menjadi gemuk," ujar pria yang karib disapa Bamsoet itu dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Minggu (21/9/2014).
Kedua, dari janji koalisi partai politik tanpa syarat. Namun, dalam perjalanannya kini dialokasikan 16 jabatan menteri untuk parpol.
"Dan ketiga, dari janji membentuk kabinet ramping, Jokowi justru copy paste postur Kabinet Indonesia Bersatu-II yang gendut," tandasnya.
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini menuturkan, sejak pencalonan hingga penetapannya sebagai presiden terpilih, Jokowi sarat janji sehingga ekspektasi publik pun terbilang tinggi. Saat ini, lanjutnya, ketika Jokowi merancang kabinet, publik pun ingin melihat realisasi janji-janji itu.
"Nyaris, tak satu pun yg bisa diwujudkan Jokowi. Sebaliknya, yang tampak di permukaan justru inkonsistensi," tegasnya.
Apakah inkonsistensi Jokowi itu akan terhenti saat dia dilantik sebagai presiden atau berlanjut sepanjang era kepresidenannya? Menurut Bamsoet, hal itu bisa saja terjadi.
"Pertanyaan ini bukan mengada-ada, tetapi mengacu pada fakta berupa janji atau pernyataan yang dikedepankan Jokowi sendiri. Pertanyaan ini memang belum perlu dijawab sekarang, karena semua pihak harus menunggu, serta memberi kesempatan kepada Jokowi bekerja merealisasikan janji mewujudkan kesejahteraan bersama," katanya.
Karena itu, kata anggota Komisi III ini, konsistensi Jokowi harus terus menerus dipersoalkan sebagai cara untuk mengingatkan presiden terpilih bahwa dia telah mengikat janji dengan semua elemen rakyat karena sekarang semuanya dalam posisi menunggu.
"Komunitas nelayan menunggu program perbaikan yang dijanjikan Jokowi. Komunitas petani menantikan program bibit dan pestisida murah, plus realisasi program pencetakan sejuta hektar lahan pertanian baru. Komunitas usaha kecil dan menengah (UKM) menunggu reralisasi kredit modal kerja berbunga murah," ucapnya.
Bamsoet menambahkan, masyarakat juga ingin tahu bagaimana pemerintahan Jokowi bisa merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Termasuk gambaran tentang proyek tol laut yang menjadi program Jokowi.
"Pengingkaran itu mempertontonkan inkonsistensi. Pertama, dari janji membangun koalisi ramping, kini berpotensi menjadi gemuk," ujar pria yang karib disapa Bamsoet itu dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Minggu (21/9/2014).
Kedua, dari janji koalisi partai politik tanpa syarat. Namun, dalam perjalanannya kini dialokasikan 16 jabatan menteri untuk parpol.
"Dan ketiga, dari janji membentuk kabinet ramping, Jokowi justru copy paste postur Kabinet Indonesia Bersatu-II yang gendut," tandasnya.
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini menuturkan, sejak pencalonan hingga penetapannya sebagai presiden terpilih, Jokowi sarat janji sehingga ekspektasi publik pun terbilang tinggi. Saat ini, lanjutnya, ketika Jokowi merancang kabinet, publik pun ingin melihat realisasi janji-janji itu.
"Nyaris, tak satu pun yg bisa diwujudkan Jokowi. Sebaliknya, yang tampak di permukaan justru inkonsistensi," tegasnya.
Apakah inkonsistensi Jokowi itu akan terhenti saat dia dilantik sebagai presiden atau berlanjut sepanjang era kepresidenannya? Menurut Bamsoet, hal itu bisa saja terjadi.
"Pertanyaan ini bukan mengada-ada, tetapi mengacu pada fakta berupa janji atau pernyataan yang dikedepankan Jokowi sendiri. Pertanyaan ini memang belum perlu dijawab sekarang, karena semua pihak harus menunggu, serta memberi kesempatan kepada Jokowi bekerja merealisasikan janji mewujudkan kesejahteraan bersama," katanya.
Karena itu, kata anggota Komisi III ini, konsistensi Jokowi harus terus menerus dipersoalkan sebagai cara untuk mengingatkan presiden terpilih bahwa dia telah mengikat janji dengan semua elemen rakyat karena sekarang semuanya dalam posisi menunggu.
"Komunitas nelayan menunggu program perbaikan yang dijanjikan Jokowi. Komunitas petani menantikan program bibit dan pestisida murah, plus realisasi program pencetakan sejuta hektar lahan pertanian baru. Komunitas usaha kecil dan menengah (UKM) menunggu reralisasi kredit modal kerja berbunga murah," ucapnya.
Bamsoet menambahkan, masyarakat juga ingin tahu bagaimana pemerintahan Jokowi bisa merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Termasuk gambaran tentang proyek tol laut yang menjadi program Jokowi.
(kri)
