Sekjen PPP Beberkan Alasan Pemecatan SDA oleh Romi
Rabu, 17 September 2014 - 15:31 WIB
Sekjen PPP Beberkan Alasan Pemecatan SDA oleh Romi
A
A
A
JAKARTA - Sekjen PPP pimpinan Suryadharma Ali (SDA), Syaifullah Tamliha membeberkan alasan pemecatan SDA oleh kubu Romahurmuziy.
Kata dia, Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romi kecewa karena sebelumnya pernah mengirim pesan singkat kepada SDA agar dirinya bisa dicalonkan sebagai pimpinan DPR.
"Kemudian ketua umum menginginkan bicarakan dahulu di rapat. Dia melihat bahwa SDA standar ganda, kenapa Dimyati tidak melalui rapat, kan gitu aja. Lantas dia kecewa, dia pecatlah ketua umum," kata Tamliha kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Pesan singkat itu, lanjut Tamliha, dikirimkan Romi kepada SDA sebelum adanya rapat pengurus harian yang mereka gelar di DPP PPP beberapa waktu lalu.
"Saya kasihan orang menggunakan PPP untuk memainkan demi kepentingan pribadi masing-masing," tegasnya.
Anggota Komisi I DPR ini membantah apabila SDA disebut kalap karena melakukan pemecatan terhadap sejumlah pengurus PPP. "Enggak ada yang kalap, dia (Romi) yang kalap enggak dapat pimpin DPR," pungkasnya.
Kata dia, Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romi kecewa karena sebelumnya pernah mengirim pesan singkat kepada SDA agar dirinya bisa dicalonkan sebagai pimpinan DPR.
"Kemudian ketua umum menginginkan bicarakan dahulu di rapat. Dia melihat bahwa SDA standar ganda, kenapa Dimyati tidak melalui rapat, kan gitu aja. Lantas dia kecewa, dia pecatlah ketua umum," kata Tamliha kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Pesan singkat itu, lanjut Tamliha, dikirimkan Romi kepada SDA sebelum adanya rapat pengurus harian yang mereka gelar di DPP PPP beberapa waktu lalu.
"Saya kasihan orang menggunakan PPP untuk memainkan demi kepentingan pribadi masing-masing," tegasnya.
Anggota Komisi I DPR ini membantah apabila SDA disebut kalap karena melakukan pemecatan terhadap sejumlah pengurus PPP. "Enggak ada yang kalap, dia (Romi) yang kalap enggak dapat pimpin DPR," pungkasnya.
(kri)
