Mahfud: Pemilukada Langsung atau DPRD Sama-Sama Bermasalah
Selasa, 16 September 2014 - 19:28 WIB
Mahfud: Pemilukada Langsung atau DPRD Sama-Sama Bermasalah
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan pemilukada langsung maupun oleh DPRD sama-sama bermasalah. Keduanya juga dinilai memiliki ekses buruk terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, yang mendesak untuk dilakukan saat ini adalah mencari solusi untuk mengantisipasi masalah yang ditimbulkan pemilukada langsung maupun oleh DPRD tersebut.
"Sekarang ini semua argumen terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah telah dikeluarkan. Di mana baik pemilukada langsung maupun yang melalui DPRD itu sama-sama bermasalah. Oleh sebab itu yang terpokok adalah bagaimana mengantisipasi masalah itu," kata Mahfud di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).
Meski tengah alot dibahas di DPR, Mahfud meminta kebijaksanaan seluruh kelompok, baik pemerintah, DPR maupun civil society, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemilukada.
"Soal pilihannya mau pemilukada langsung atau tidak, sekarang tinggal interaksi antara pemerintah, DPR dan civil society. Apa yang harus diputuskan dalam waktu yang kurang dari 10 hari ini," kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, yang mendesak untuk dilakukan saat ini adalah mencari solusi untuk mengantisipasi masalah yang ditimbulkan pemilukada langsung maupun oleh DPRD tersebut.
"Sekarang ini semua argumen terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah telah dikeluarkan. Di mana baik pemilukada langsung maupun yang melalui DPRD itu sama-sama bermasalah. Oleh sebab itu yang terpokok adalah bagaimana mengantisipasi masalah itu," kata Mahfud di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).
Meski tengah alot dibahas di DPR, Mahfud meminta kebijaksanaan seluruh kelompok, baik pemerintah, DPR maupun civil society, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemilukada.
"Soal pilihannya mau pemilukada langsung atau tidak, sekarang tinggal interaksi antara pemerintah, DPR dan civil society. Apa yang harus diputuskan dalam waktu yang kurang dari 10 hari ini," kata Mahfud.
(kri)
