Percepatan Muktamar Jadi Solusi Konflik PPP
Senin, 15 September 2014 - 13:17 WIB
Percepatan Muktamar Jadi Solusi Konflik PPP
A
A
A
JAKARTA - Percepatan pelaksanaan muktamar dinilai bisa menjadi solusi menyelesaikan konflik di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani mengungkapkan cara jitu dapat mengatasi permasalahan internal.
"Saya kira muktamar dipercepat itu jalan keluar," kata Yani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2014).
Dia mengatakan, para pimpinan PPP harus duduk bersama untuk menyepakati tanggal dan agenda muktamar.
"Duduk bersama dahulu. Saya berharap masih bisa duduk bersama," katanya.
Yani yakin apabila langkah itu bisa dilaksanakan maka ke persoalan di internal PPP bisa selesai.
"Masalah tanggal muktamar kan bisa disepakati. Yang penting duduk bersama dahulu," ujarnya.
Sekadar informasi, Muktamar PPP rencananya digelar pada 22 Oktober 2014.
Seperti diketahui, PPP sedang dilanda perpecahan. Situasi itu bermula dari rapat pengurus DPP dan DPW PPP pada Selasa 9 September lalu yang hasilnya mencopot SDA dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.
Alasan pencopotan itu karena status SDA sebagai tersangka kasus korupsi mengganggu citra partai. SDA pun bereaksi. Mantan menteri agama ini menilai pencopotan jabatannya ilegal karena tidak melalui muktamar.
Kubu SDA pun memecat balik tiga pengurus PPP, yakni Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy, dan Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi.
Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani mengungkapkan cara jitu dapat mengatasi permasalahan internal.
"Saya kira muktamar dipercepat itu jalan keluar," kata Yani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2014).
Dia mengatakan, para pimpinan PPP harus duduk bersama untuk menyepakati tanggal dan agenda muktamar.
"Duduk bersama dahulu. Saya berharap masih bisa duduk bersama," katanya.
Yani yakin apabila langkah itu bisa dilaksanakan maka ke persoalan di internal PPP bisa selesai.
"Masalah tanggal muktamar kan bisa disepakati. Yang penting duduk bersama dahulu," ujarnya.
Sekadar informasi, Muktamar PPP rencananya digelar pada 22 Oktober 2014.
Seperti diketahui, PPP sedang dilanda perpecahan. Situasi itu bermula dari rapat pengurus DPP dan DPW PPP pada Selasa 9 September lalu yang hasilnya mencopot SDA dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.
Alasan pencopotan itu karena status SDA sebagai tersangka kasus korupsi mengganggu citra partai. SDA pun bereaksi. Mantan menteri agama ini menilai pencopotan jabatannya ilegal karena tidak melalui muktamar.
Kubu SDA pun memecat balik tiga pengurus PPP, yakni Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy, dan Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi.
(dam)
