Komitmen Penghematan Anggaran Negara Pendukung Jokowi Dipertanyakan
Sabtu, 13 September 2014 - 10:52 WIB
Komitmen Penghematan Anggaran Negara Pendukung Jokowi Dipertanyakan
A
A
A
JAKARTA - Komitmen presiden terpilih Joko Widodo beserta partai politik (parpol) pendukungnya seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipertanyakan untuk melakukan penghematan anggaran negara.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan, jika presiden terpilih yang biasa disapa Jokowi dan pendukungnya serius mau melakukan penghematan anggaran, seharusnya mendukung usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Kalau Jokowi ingin hemat, justru inilah momentumnya., tapi herannya karena PDIP justru menolak mekanisme pemilukada di DPRD," ujar Yandri dalam acara diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/09/2014).
Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung menghabiskan anggaran lebih besar ketimbang dipilih melalui DPRD.
Dia menambahkan, pemilukada secara langsung juga memiliki dampak buruk. Misalnya biaya mahal sehingga memicu kepala daerah untuk korupsi demi mengembalikan modal politiknya selama proses pencalonan berlangsung. "Cost sosialnya mahal, sesama saudara berkonflik, pegawai negeri terpecah belah," terangnya.
Lanjut anggota DPR ini, merujuk Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, juga disebutkan bahwa kepala daerah itu dipilih secara demokratis, tidak disebutkan harus dipilih langsung. "Jadi tidak mesti one man one vote, tapi prinsipnya one vote one delegation," tambahnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan, jika presiden terpilih yang biasa disapa Jokowi dan pendukungnya serius mau melakukan penghematan anggaran, seharusnya mendukung usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Kalau Jokowi ingin hemat, justru inilah momentumnya., tapi herannya karena PDIP justru menolak mekanisme pemilukada di DPRD," ujar Yandri dalam acara diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/09/2014).
Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung menghabiskan anggaran lebih besar ketimbang dipilih melalui DPRD.
Dia menambahkan, pemilukada secara langsung juga memiliki dampak buruk. Misalnya biaya mahal sehingga memicu kepala daerah untuk korupsi demi mengembalikan modal politiknya selama proses pencalonan berlangsung. "Cost sosialnya mahal, sesama saudara berkonflik, pegawai negeri terpecah belah," terangnya.
Lanjut anggota DPR ini, merujuk Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, juga disebutkan bahwa kepala daerah itu dipilih secara demokratis, tidak disebutkan harus dipilih langsung. "Jadi tidak mesti one man one vote, tapi prinsipnya one vote one delegation," tambahnya.
(kur)
