Pemecatan SDA Sinyal PPP Merapat ke Jokowi
Sabtu, 13 September 2014 - 07:50 WIB
Pemecatan SDA Sinyal PPP Merapat ke Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali dilanda konflik internal. Akankah akhir konflik mengubah arah politik PPP?
Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menduga ada
kepentingan politik di internal PPP yang ingin partai tersebut merapat ke kubu Joko
Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Kendati begitu, bukan hal mudah mengubah arah politik PPP. Sebab, kata dia, Suryadharma Ali (SDA) adalah sosok yang konsisten menginginkan PPP tetap dalam Koalisi Merah Putih.
"Dalam politik tidak ada yang steril. Ini diduga terkait konstelasi politik saat ini. Mungkin ada yang ingin (PPP) ke Jokowi," kata Asep kepada Sindonews, Jumat 12 September 2014.
Menurut dia, sinyalemen adanya pengurus PPP yang ingin merapat ke kubu Jokowi sudah
terlihat saat konflik internal partai itu sebelum pilpres.
Saat itu, kata dia, sebagian pengurus partai menentang keras manuver politik SDA yang
memberikan dukungan kepada Prabowo pada pilpres lalu.
"Kalaupun (saat itu) akhirnya konflik PPP berakhir islah (berdamai), sepertinya islahnya tidak sepenuh hati. PPP tetap bercabang," tutur Asep.
Dia yakin ada di internal PPP yang menganggap berada di kubu Jokowi-JK lebih menguntungkan
karena setidaknya mendapatkan kursi menteri, ketimbang tetap berada di Koalisi Merah
Putih.
Dia menilai keputusan pengurus DPP dan sebagian DPW PPP yang memecat SDA menyalahi konstitusi partai. Seharusnya pergantian SDA melalui forum muktamar. "Muktamar adalah forum yang kontitusional. Paling sah secara hukum kepartaian," ujarnya.
Menurut dia, perpecahan di internal partai tidak perlu terjadi jika semua pihak bersabar
untuk menggelar muktamar PPP pada 22 Oktober nanti.
"Semuanya harus menahan diri. Sebaiknya semua pengurus PPP fokus menyiapkan muktamar,"
ujarnya.
PPP saat ini kembali dilanda konflik internal. Kondisi itu berawal dari rapat pengurus DPP dan DPW
PPP pada Rabu 10 September lalu yang hasilnya mencopot SDA dari jabatan
Ketua Umum DPP PPP.
Alasan pencopotan itu karena status SDA sebagai tersangka kasus korupsi mengganggu
citra partai. SDA pun bereaksi. Mantan menteri agama ini menilai pencopotan jabatannya ilegal karena tidak melalui muktamar.
Kubu SDA pun memecat balik tiga pengurus PPP, yakni Sekretaris Jenderal DPP PPP M
Romahurmuziy, dan Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi.
Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menduga ada
kepentingan politik di internal PPP yang ingin partai tersebut merapat ke kubu Joko
Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Kendati begitu, bukan hal mudah mengubah arah politik PPP. Sebab, kata dia, Suryadharma Ali (SDA) adalah sosok yang konsisten menginginkan PPP tetap dalam Koalisi Merah Putih.
"Dalam politik tidak ada yang steril. Ini diduga terkait konstelasi politik saat ini. Mungkin ada yang ingin (PPP) ke Jokowi," kata Asep kepada Sindonews, Jumat 12 September 2014.
Menurut dia, sinyalemen adanya pengurus PPP yang ingin merapat ke kubu Jokowi sudah
terlihat saat konflik internal partai itu sebelum pilpres.
Saat itu, kata dia, sebagian pengurus partai menentang keras manuver politik SDA yang
memberikan dukungan kepada Prabowo pada pilpres lalu.
"Kalaupun (saat itu) akhirnya konflik PPP berakhir islah (berdamai), sepertinya islahnya tidak sepenuh hati. PPP tetap bercabang," tutur Asep.
Dia yakin ada di internal PPP yang menganggap berada di kubu Jokowi-JK lebih menguntungkan
karena setidaknya mendapatkan kursi menteri, ketimbang tetap berada di Koalisi Merah
Putih.
Dia menilai keputusan pengurus DPP dan sebagian DPW PPP yang memecat SDA menyalahi konstitusi partai. Seharusnya pergantian SDA melalui forum muktamar. "Muktamar adalah forum yang kontitusional. Paling sah secara hukum kepartaian," ujarnya.
Menurut dia, perpecahan di internal partai tidak perlu terjadi jika semua pihak bersabar
untuk menggelar muktamar PPP pada 22 Oktober nanti.
"Semuanya harus menahan diri. Sebaiknya semua pengurus PPP fokus menyiapkan muktamar,"
ujarnya.
PPP saat ini kembali dilanda konflik internal. Kondisi itu berawal dari rapat pengurus DPP dan DPW
PPP pada Rabu 10 September lalu yang hasilnya mencopot SDA dari jabatan
Ketua Umum DPP PPP.
Alasan pencopotan itu karena status SDA sebagai tersangka kasus korupsi mengganggu
citra partai. SDA pun bereaksi. Mantan menteri agama ini menilai pencopotan jabatannya ilegal karena tidak melalui muktamar.
Kubu SDA pun memecat balik tiga pengurus PPP, yakni Sekretaris Jenderal DPP PPP M
Romahurmuziy, dan Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi.
(dam)
