AS Tak Punya Urusan dengan Kematian Munir
Senin, 08 September 2014 - 14:36 WIB
AS Tak Punya Urusan dengan Kematian Munir
A
A
A
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dinilai tidak mempunyai urusan terkait kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib.
Pernyataan itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan, menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS John Kerry, soal 10 tahun kematian Munir.
"Tidak ada urusan Amerika Serikat dengan Indonesia," kata Ramadhan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan hukum kematian Munir.
"Bahwa Pak SBY menyerahkan sepenuhnya kepada hukum, Pak SBY sudah membuka semua, lakukan sesuai bukti-bukti dan hukum," terangnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR ini, menilai pemerintah telah melaksanakan komitmen untuk menyelesaikan kasus hukum kematian Munir. Ia pun mengimbau, agar masyarakat meninjau pada proses hukum yang berjalan.
"Komitmen ketegasan pemerintah sudah dilakukan, kita berharap di tengah persoalan hukum yang dikerjakan penegakan hukum kita. Tolong ini diperhatikan dan tidak menjadi beban kelanjutan," tuturnya.
"Posisi Pak SBY jelas menghormati dan sudah melakukan, tinggal gimana penegak hukum kita," pungkasnya.
Pernyataan itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan, menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS John Kerry, soal 10 tahun kematian Munir.
"Tidak ada urusan Amerika Serikat dengan Indonesia," kata Ramadhan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan hukum kematian Munir.
"Bahwa Pak SBY menyerahkan sepenuhnya kepada hukum, Pak SBY sudah membuka semua, lakukan sesuai bukti-bukti dan hukum," terangnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR ini, menilai pemerintah telah melaksanakan komitmen untuk menyelesaikan kasus hukum kematian Munir. Ia pun mengimbau, agar masyarakat meninjau pada proses hukum yang berjalan.
"Komitmen ketegasan pemerintah sudah dilakukan, kita berharap di tengah persoalan hukum yang dikerjakan penegakan hukum kita. Tolong ini diperhatikan dan tidak menjadi beban kelanjutan," tuturnya.
"Posisi Pak SBY jelas menghormati dan sudah melakukan, tinggal gimana penegak hukum kita," pungkasnya.
(maf)
