Gerindra: Tim Transisi Jokowi Tak Boleh Intervensi SBY
Sabtu, 06 September 2014 - 18:07 WIB
Gerindra: Tim Transisi Jokowi Tak Boleh Intervensi SBY
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait tidak adanya pemerintahan bersama terus mendapat dukungan.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Harris Bobihoe sepakat dengan pernyataan SBY.
"Pernyataan Pak Presiden SBY itu memang betul. Secara konstitusi, kita tidak mengenal masa transisi. Sampai tanggal 20 Oktober nanti, masih pemerintahan Pak SBY. Jadi, tidak bisa ada intervensi dari Presiden terpilih, Jokowi," tutur Harris saat dihubungi Sindonews, Sabtu (6/9/2014).
Dia curiga kubu atau tim transisi pasangan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mencoba melakukan intervensi terhadap pemerintahan SBY.
Sehingga, kata dia, SBY terpaksa melontarkan pernyataan itu saat rapat kabinet paripurna Kamis 5 September 2014.
"Mungkin ada intervensi sehingga Presiden SBY marah. Mungkin ada beberapa departemen, menteri dipanggil tim transisi, itu kan belum berhak," tutur Haris.
Dia mengingatkan agar kubu atau Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK tidak mengintervensi pemerintahan SBY saat ini.
"Tim transisi silakan saja membuat konsep, tapi tidak boleh intervensi SBY," katanya.
Diberitakan Sindonews sebelumnya, Presiden SBY menegaskan saat ini masih merupakan masa pemerintahannya.
SBY juga menegaskan tidak ada pemerintahan bersama. Pemerintahan baru beralih ke presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
"Saya ingin meluruskan anggapan bahwa sekarang ini, boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada," tegas Presiden SBY saat membuka rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 5 September 2014.
Menurut dia, jika ada yang menganggap saat ini merupakan pemerintahan bersama, maka itu adalah sebuah kekeliruan.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Harris Bobihoe sepakat dengan pernyataan SBY.
"Pernyataan Pak Presiden SBY itu memang betul. Secara konstitusi, kita tidak mengenal masa transisi. Sampai tanggal 20 Oktober nanti, masih pemerintahan Pak SBY. Jadi, tidak bisa ada intervensi dari Presiden terpilih, Jokowi," tutur Harris saat dihubungi Sindonews, Sabtu (6/9/2014).
Dia curiga kubu atau tim transisi pasangan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mencoba melakukan intervensi terhadap pemerintahan SBY.
Sehingga, kata dia, SBY terpaksa melontarkan pernyataan itu saat rapat kabinet paripurna Kamis 5 September 2014.
"Mungkin ada intervensi sehingga Presiden SBY marah. Mungkin ada beberapa departemen, menteri dipanggil tim transisi, itu kan belum berhak," tutur Haris.
Dia mengingatkan agar kubu atau Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK tidak mengintervensi pemerintahan SBY saat ini.
"Tim transisi silakan saja membuat konsep, tapi tidak boleh intervensi SBY," katanya.
Diberitakan Sindonews sebelumnya, Presiden SBY menegaskan saat ini masih merupakan masa pemerintahannya.
SBY juga menegaskan tidak ada pemerintahan bersama. Pemerintahan baru beralih ke presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
"Saya ingin meluruskan anggapan bahwa sekarang ini, boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada," tegas Presiden SBY saat membuka rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 5 September 2014.
Menurut dia, jika ada yang menganggap saat ini merupakan pemerintahan bersama, maka itu adalah sebuah kekeliruan.
(dam)
