Reformasi Birokrasi Bisa Diatasi dengan Identifikasi Masalah
Sabtu, 06 September 2014 - 06:59 WIB
Reformasi Birokrasi Bisa Diatasi dengan Identifikasi Masalah
A
A
A
JAKARTA - Reformasi birokrasi diharapkan bisa mengidentifikasi pokok masalah, hambatan, dan tantangan selama era reformasi.
Pernyataan itu dikatakan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry Riyana Hardjapamekas. Menurutnya, pemerintahan baru dalam implementasi reformasi birokrasi, hanya mungkin dijalankan jika presiden terpilih mendapat informasi yang memadai.
Menurut Erry, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) perlu mendapat informasi mengenai praktik, baik yang sudah berkembang secara sporadis di banyak lembaga dan daerah.
"Serta usulan-usulan perbaikan kebijakan kunci yang masih perlu dikembangkan di masa depan," ujar Erry di Kedai Tjikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Jumat 5 September 2014.
"Terutama yang berkaitan dengan penataan kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efesien, mewujudkan pelayanan prima, dan menggalang partisipasi publik," imbuhnya.
Erry mengharapkan dapat terjadi saling tukar pengalaman tentang praktik, baik reformasi birokrasi di tingkat pusat maupun daerah sebagai bahan pembelajaran.
"Kegiatan ini akan menjadi forum bagi pelaku reformasi birokrasi baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha untuk mengusulkan perbaikan-perbaikan kongkret kebijakan reformasi birokrasi kepada pemerintah baru," pungkasnya.
Pernyataan itu dikatakan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry Riyana Hardjapamekas. Menurutnya, pemerintahan baru dalam implementasi reformasi birokrasi, hanya mungkin dijalankan jika presiden terpilih mendapat informasi yang memadai.
Menurut Erry, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) perlu mendapat informasi mengenai praktik, baik yang sudah berkembang secara sporadis di banyak lembaga dan daerah.
"Serta usulan-usulan perbaikan kebijakan kunci yang masih perlu dikembangkan di masa depan," ujar Erry di Kedai Tjikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Jumat 5 September 2014.
"Terutama yang berkaitan dengan penataan kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efesien, mewujudkan pelayanan prima, dan menggalang partisipasi publik," imbuhnya.
Erry mengharapkan dapat terjadi saling tukar pengalaman tentang praktik, baik reformasi birokrasi di tingkat pusat maupun daerah sebagai bahan pembelajaran.
"Kegiatan ini akan menjadi forum bagi pelaku reformasi birokrasi baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha untuk mengusulkan perbaikan-perbaikan kongkret kebijakan reformasi birokrasi kepada pemerintah baru," pungkasnya.
(maf)
