Kata PKS, Pilkada Lewat DPRD Cegah Korupsi

JAKARTA - Senada dengan Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju pemilihan kepala daerah dipilih DPRD.

"Merujuk Undang-Undang Dasar, kami berpendapat kepala daerah itu dipilih saja oleh DPRD dipilih langsung wakil rakyat di DPRD," tutur ketua Fraksi PKS Hidayat Nurwahid, Jumat (5/9/2014).

Dia mengatakan, pihaknya ingin memberikan kewenangan kepada wakil rakyat di daerah untuk menentukan kepala daerah.

Menurut dia, anggota DPRD representasi dari rakyat. Apalagi undang-undang tidak melarang pilkada dilakukan oleh DPRD.

Hidayat menegaskan pilkada melalui DPRD bisa menghindari peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Dia menilai politik uang masih marak terjadi saat pemilihan legislatif dan pilkada.

"Itu salah satu indikasi korupsi. Kalau kemudian dibatasi pemilihnya wakil rakyat yang DPRD jumlahnya terbatas, orang per orang bisa terukur," kata dia.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat juga mendukung pilkada dilakukan oleh DPRD.

"DPRD sebagai wakil yang dipilih secara langsung bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat tentang siapa pemimpin yang diharapkan," kata Wakil Ketua Komisi II Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu dalam siaran tertulis kepada Sindonews, Jumat 5 September 2014.