BPK Harus Tetap Independen
Jum'at, 05 September 2014 - 02:56 WIB
BPK Harus Tetap Independen
A
A
A
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), untuk menghindari konflik kepentingan, anggota BPK harus yang independen.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yeni Sucipto mengatakan, 12 orang dari 67 Anggota BPK memiliki latar belakang politisi.
Padahal, BPK sebagai pemeriksa Anggaan Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), itu semua menjadi instrumen kesejahteraan rakyat.
"Beberapa kami menghindari adanya potensi konflik kepentingan, kami tidak menginginkan itu," kata Yeni dalam diskusi di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Yeni mencontohkan, dalam kepemimpinan BPK tahun 2008-2011 sekitar dua ribu kasus di BUMN tidak terselesaikan yang semestinya potensi penerimaan negara kuncinya ada di BPK. Sehingga, potensi penerimaan keuangan negara sebesar 40-60% hilang.
Oleh karena itu, lanjutnya, independensi harus benar dipertahankan karena, teman-teman di BPK berhadapan dengan keuangan negara, kalau salah itu akan berdampak pada pembahasan anggaran. Sehingga, dalam seleksi Anggota BPK ini pihaknya tidak ingin muncul fenomena job seeker.
"Misalnya para caleg gagal terpilih kemudian masuk daftar," tandasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yeni Sucipto mengatakan, 12 orang dari 67 Anggota BPK memiliki latar belakang politisi.
Padahal, BPK sebagai pemeriksa Anggaan Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), itu semua menjadi instrumen kesejahteraan rakyat.
"Beberapa kami menghindari adanya potensi konflik kepentingan, kami tidak menginginkan itu," kata Yeni dalam diskusi di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Yeni mencontohkan, dalam kepemimpinan BPK tahun 2008-2011 sekitar dua ribu kasus di BUMN tidak terselesaikan yang semestinya potensi penerimaan negara kuncinya ada di BPK. Sehingga, potensi penerimaan keuangan negara sebesar 40-60% hilang.
Oleh karena itu, lanjutnya, independensi harus benar dipertahankan karena, teman-teman di BPK berhadapan dengan keuangan negara, kalau salah itu akan berdampak pada pembahasan anggaran. Sehingga, dalam seleksi Anggota BPK ini pihaknya tidak ingin muncul fenomena job seeker.
"Misalnya para caleg gagal terpilih kemudian masuk daftar," tandasnya.
(ysw)
