Alasan Jual Pesawat Kepresidenan untuk Efisiensi Dianggap Lucu
Kamis, 04 September 2014 - 11:06 WIB
Alasan Jual Pesawat Kepresidenan untuk Efisiensi Dianggap Lucu
A
A
A
JAKARTA - Wacana penjualan pesawat kepresidenan yang digulirkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Imdonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait dinilai salah arah.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, menjual pesawat kepresidenan dengan alasan efisiensi anggaran negara sangat tidak tepat.
"Mengatasi devisit anggaran dengan menjual aset itu lucu. Dengan besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang memang harus dipenuhi pemerintah yaitu sebesar Rp300 triliun, sementara jumlah yang akan diperoleh dari penjualan pesawat hanya kurang dari Rp1triliun, itu tak sebanding," kata Ray ketika berbincang dengan Sindonews melalui sambungan telepon, Kamis (4/9/2014).
Dia mengingatkan, jangan sampai ide penjualan pesawat dan pemangkasan jajaran birokrasi yang menjadi program Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan itu justru melupakan akar persoalan dari kenaikan harga BBM yang bermuara pada mafia pengekspor dan pengimpor minyak di Indonesia.
"Merampingkan kabinet itu memang harus dilakukan, tetapi jangan kemudian malah mengalihkan pembicaraan dari pemberian subsidi ke efisiensi. Itu kewajiban negara mensubsidi rakyat," cetusnya.
Dia menambahkan, jika pemerintah mampu memberantas mafia yang bercokol di sektor migas, maka negara akan menghemat sekitar Rp50 triliun. Sementara pemberantasan penyelundupan di sektor perikanan, diperkirakan dapat menghemat anggaran sebesar Rp100 triliun.
"Kalau mafia di sektor migas dan perikanan ini bisa diberantas, maka pemerintah tidak perlu bingung dalam memenuhi tuntutan fundamental terkait subsidi BBM," tandasnya.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, menjual pesawat kepresidenan dengan alasan efisiensi anggaran negara sangat tidak tepat.
"Mengatasi devisit anggaran dengan menjual aset itu lucu. Dengan besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang memang harus dipenuhi pemerintah yaitu sebesar Rp300 triliun, sementara jumlah yang akan diperoleh dari penjualan pesawat hanya kurang dari Rp1triliun, itu tak sebanding," kata Ray ketika berbincang dengan Sindonews melalui sambungan telepon, Kamis (4/9/2014).
Dia mengingatkan, jangan sampai ide penjualan pesawat dan pemangkasan jajaran birokrasi yang menjadi program Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan itu justru melupakan akar persoalan dari kenaikan harga BBM yang bermuara pada mafia pengekspor dan pengimpor minyak di Indonesia.
"Merampingkan kabinet itu memang harus dilakukan, tetapi jangan kemudian malah mengalihkan pembicaraan dari pemberian subsidi ke efisiensi. Itu kewajiban negara mensubsidi rakyat," cetusnya.
Dia menambahkan, jika pemerintah mampu memberantas mafia yang bercokol di sektor migas, maka negara akan menghemat sekitar Rp50 triliun. Sementara pemberantasan penyelundupan di sektor perikanan, diperkirakan dapat menghemat anggaran sebesar Rp100 triliun.
"Kalau mafia di sektor migas dan perikanan ini bisa diberantas, maka pemerintah tidak perlu bingung dalam memenuhi tuntutan fundamental terkait subsidi BBM," tandasnya.
(kur)
