Usul Jual Pesawat Kepresidenan, PDIP Dinilai Mencla-Mencle
Rabu, 03 September 2014 - 21:31 WIB
Usul Jual Pesawat Kepresidenan, PDIP Dinilai Mencla-Mencle
A
A
A
JAKARTA - Wacana penjualan pesawat kepresidenan yang diusulkan Politikus PDIP Maruarar Sirait kepada Presiden terpilih Jokowi menuai kritik. PDIP dinilai mencla-mencle dalam bersikap.
Juru Bicara Tim Prabowo-Hatta, Andre Rosiade mengatakan, wacana yang didorong PDIP menunjukkan ketidakkonsistenan sikap terkait pengadaan pesawat kepresidenan yang sebelumnya telah disetujui DPR.
"Dulu mereka (PDIP) setuju di DPR, sekarang mereka suruh jual," kata Andre saat dihubungi Sindonews, Rabu (3/9/2014).
Seperti diketahui, sebelum pembelian pesawat dilakukan, terjadi proses panjang yang melibatkan DPR diantaranya Komisi I dan II. Andre mengatakan, persetujuan yang diberi DPR untuk membeli pesawat juga melibatkan PDIP di dalamnya.
"Usul itu menunjukkan PDIP memang mencla-mencle. Persis seperti sikapnya terkait subsidi bahan bakar migas (BBM). Dulu menolak, sekarang maksa-maksa naikin," imbuh dia.
Jika alasan usul penjualan pesawat kepresidenan tersebut untuk menghemat anggaran, Andre mengimbau agar PDIP mempertimbangkan opsi lain. "Masih banyak opsi lain yang bisa dilakukan untuk menghemat," kata Andre.
Sekadar informasi, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengusulkan agar Presiden terpilih Jokowi menjual pesawat kepresidenan untuk menghemat anggaran. Maruarar menjelaskan, langkah efisiensi ini memang harus dicontohkan oleh seorang pemimpin.
Dengan begitu diharapkan pejabat di bawahnya juga akan ikut mencontoh langkah efisiensi tersebut seperti dengan tidak menggunakan penerbangan kelas utama saat melakukan perjalanan dinas.
Pesawat kepresidenan jenis Garuda Indonesia Airbus 330-300 bernomor registrasi PK-GPE ini sudah beberapa kali dipakai Presiden SBY untuk kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan ke beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Jepang.
Juru Bicara Tim Prabowo-Hatta, Andre Rosiade mengatakan, wacana yang didorong PDIP menunjukkan ketidakkonsistenan sikap terkait pengadaan pesawat kepresidenan yang sebelumnya telah disetujui DPR.
"Dulu mereka (PDIP) setuju di DPR, sekarang mereka suruh jual," kata Andre saat dihubungi Sindonews, Rabu (3/9/2014).
Seperti diketahui, sebelum pembelian pesawat dilakukan, terjadi proses panjang yang melibatkan DPR diantaranya Komisi I dan II. Andre mengatakan, persetujuan yang diberi DPR untuk membeli pesawat juga melibatkan PDIP di dalamnya.
"Usul itu menunjukkan PDIP memang mencla-mencle. Persis seperti sikapnya terkait subsidi bahan bakar migas (BBM). Dulu menolak, sekarang maksa-maksa naikin," imbuh dia.
Jika alasan usul penjualan pesawat kepresidenan tersebut untuk menghemat anggaran, Andre mengimbau agar PDIP mempertimbangkan opsi lain. "Masih banyak opsi lain yang bisa dilakukan untuk menghemat," kata Andre.
Sekadar informasi, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengusulkan agar Presiden terpilih Jokowi menjual pesawat kepresidenan untuk menghemat anggaran. Maruarar menjelaskan, langkah efisiensi ini memang harus dicontohkan oleh seorang pemimpin.
Dengan begitu diharapkan pejabat di bawahnya juga akan ikut mencontoh langkah efisiensi tersebut seperti dengan tidak menggunakan penerbangan kelas utama saat melakukan perjalanan dinas.
Pesawat kepresidenan jenis Garuda Indonesia Airbus 330-300 bernomor registrasi PK-GPE ini sudah beberapa kali dipakai Presiden SBY untuk kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan ke beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Jepang.
(kri)
