Demokrat Ingatkan PDIP, Setop Kebiasaan Lama Jual Aset
Rabu, 03 September 2014 - 13:16 WIB
Demokrat Ingatkan PDIP, Setop Kebiasaan Lama Jual Aset
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat ingatkan PDIP untuk tidak menjual aset negara, seperti munculnya wacana menjual pesawat kepresidenan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Asegaf mengatakan, PDIP agar tidak mengulangi penjualan aset negara seperti yang pernah dilakukan Presiden Kelima Megawati Sukarnoputri.
"Menjual aset, kebiasaan lama jangan diulang, enggak bagus. Belum apa-apa sudah mau jual aset," kritik Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Salah satu alasan dari pengurus PDIP tentang perlunya penjualan pesawat kepresidenan, karena akan menimbulkan inefisiensi anggaran.
"Belum memerintah niatnya menjual aset. Tanpa menghargai tanpa evaluasi. Itu harusnya kata-kata seperti ini tidak elok diucapkan saat ini," ungkapnya.
"Tapi nanti ketika memerintah kebijakannya silakan kita juga akan menghargai kebijakan pemerintahan baru nanti," imbuh Ketua Fraksi Demokrat di DPR ini.
Nurhayati mengingatkan, Pemerintahan Presiden SBY baru akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Untuk itu, ketika ada presiden terpilih yang baru Joko Widodo (Jokowi), perlunya saling menghargai.
"Mari bersama-sama kita hargai. Kalau dulu PDIP menjadi oposisi, sekarang jadi pemerintah. Kebiasaan oposisi itu jangan terus dibawa-bawa," tuturnya.
"Belum apa-apa dan belum memerintah sudah nyuruh-nyuruh. Jadi hargailah pemerintahan yang sekarang, apapun kebijakan nanti pemerintah yang akan datang silakan," tegasnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Asegaf mengatakan, PDIP agar tidak mengulangi penjualan aset negara seperti yang pernah dilakukan Presiden Kelima Megawati Sukarnoputri.
"Menjual aset, kebiasaan lama jangan diulang, enggak bagus. Belum apa-apa sudah mau jual aset," kritik Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Salah satu alasan dari pengurus PDIP tentang perlunya penjualan pesawat kepresidenan, karena akan menimbulkan inefisiensi anggaran.
"Belum memerintah niatnya menjual aset. Tanpa menghargai tanpa evaluasi. Itu harusnya kata-kata seperti ini tidak elok diucapkan saat ini," ungkapnya.
"Tapi nanti ketika memerintah kebijakannya silakan kita juga akan menghargai kebijakan pemerintahan baru nanti," imbuh Ketua Fraksi Demokrat di DPR ini.
Nurhayati mengingatkan, Pemerintahan Presiden SBY baru akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Untuk itu, ketika ada presiden terpilih yang baru Joko Widodo (Jokowi), perlunya saling menghargai.
"Mari bersama-sama kita hargai. Kalau dulu PDIP menjadi oposisi, sekarang jadi pemerintah. Kebiasaan oposisi itu jangan terus dibawa-bawa," tuturnya.
"Belum apa-apa dan belum memerintah sudah nyuruh-nyuruh. Jadi hargailah pemerintahan yang sekarang, apapun kebijakan nanti pemerintah yang akan datang silakan," tegasnya.
(maf)
