Komisi II DPR Diminta Rekomendasi Bentuk Pansus Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Setelah evaluasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Komisi II DPR diminta rekomendasikan pembentukan Pansus Pilpres.
Anggota Komisi II Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Herman Kadir mengemukakan hal tersebut di kesimpulan rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kalau bisa hari ini, harus kita upayakan (rekomendasi pembentukan pansus)," kata Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2014).
Dirinya tidak memersoalkan apabila Komisi II melakukan pemungutan suara (voting) untuk menyimpulkan, apakah rekomendasi pembentukan Pansus Pilpres disampaikan dalam kesimpulan tersebut.
"Kalau voting menang, dari sembilan fraksi, Golkar, PAN, PPP, PKS, sama Gerindra sudah oke semua," terangnya.
Herman menegaskan, pembentukan Pansus Pilpres bukan untuk mengganggu keterpilihan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden terpilih.
Karena kata dia, tujuan utama pembentukan Pansus Pilpres untuk mengevaluasi kinerja KPU dalam melaksanakan proses Pilpres 2014.
"Ini bukan untuk menjatuhkan Jokowi, tidak ada niatan itu. Agar ke depan tidak terjadi (dugaan kecurangan) seperti ini lagi," tuntasnya.
Anggota Komisi II Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Herman Kadir mengemukakan hal tersebut di kesimpulan rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kalau bisa hari ini, harus kita upayakan (rekomendasi pembentukan pansus)," kata Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2014).
Dirinya tidak memersoalkan apabila Komisi II melakukan pemungutan suara (voting) untuk menyimpulkan, apakah rekomendasi pembentukan Pansus Pilpres disampaikan dalam kesimpulan tersebut.
"Kalau voting menang, dari sembilan fraksi, Golkar, PAN, PPP, PKS, sama Gerindra sudah oke semua," terangnya.
Herman menegaskan, pembentukan Pansus Pilpres bukan untuk mengganggu keterpilihan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden terpilih.
Karena kata dia, tujuan utama pembentukan Pansus Pilpres untuk mengevaluasi kinerja KPU dalam melaksanakan proses Pilpres 2014.
"Ini bukan untuk menjatuhkan Jokowi, tidak ada niatan itu. Agar ke depan tidak terjadi (dugaan kecurangan) seperti ini lagi," tuntasnya.
(maf)