Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Menteri di Pemerintahan Mendatang Harus Berintegritas
Menteri di Pemerintahan Mendatang Harus Berintegritas
A
A
A
DEPOK - Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengatakan, menteri di pemerintahan baru nanti adalah sosok yang berintegritas.
Ia juga meminta, agar menteri yang diangkat nanti tidak memiliki sejarah buruk di masa lalu.
"Berintegritas, visioner, setiap departemen harus dipimpin menteri visioner," kata Hasyim usai Sarasehan Nasional Ulama dan Cendikiawan di Pondok Pesantren Al Hikam, Beji, Depok, Minggu (31/08/2014).
"Misalnya jabatan Menteri Luar Negeri, visinya apa meletakan Indonesia di mata asing. Kompetensi, bagaimana orang bisa ahli pada bidangnya," imbuhnya.
Ia mengusulkan, sebaiknya ada pembagian yang bijak antara menteri asal partai politik (parpol) dan profesional. Menurutnya, jika menteri dari politikus dihabisi sama sekali, akan menjadi bermasalah di parlemen.
"Tapi kalau ketua parpol kaveling kementerian, sehingga misalnya yang (Partai) Demokrat ESDM, PPP ambil Menag, lalu Pertanian," ucapnya.
"Artinya terjadi penggunaan negara untuk partai, tak mungkin ada demokrasi tanpa berbasis partai. Saya lebih condong partai kontrol di parlemen," paparnya.
Ia juga meminta, agar menteri yang diangkat nanti tidak memiliki sejarah buruk di masa lalu.
"Berintegritas, visioner, setiap departemen harus dipimpin menteri visioner," kata Hasyim usai Sarasehan Nasional Ulama dan Cendikiawan di Pondok Pesantren Al Hikam, Beji, Depok, Minggu (31/08/2014).
"Misalnya jabatan Menteri Luar Negeri, visinya apa meletakan Indonesia di mata asing. Kompetensi, bagaimana orang bisa ahli pada bidangnya," imbuhnya.
Ia mengusulkan, sebaiknya ada pembagian yang bijak antara menteri asal partai politik (parpol) dan profesional. Menurutnya, jika menteri dari politikus dihabisi sama sekali, akan menjadi bermasalah di parlemen.
"Tapi kalau ketua parpol kaveling kementerian, sehingga misalnya yang (Partai) Demokrat ESDM, PPP ambil Menag, lalu Pertanian," ucapnya.
"Artinya terjadi penggunaan negara untuk partai, tak mungkin ada demokrasi tanpa berbasis partai. Saya lebih condong partai kontrol di parlemen," paparnya.
(maf)
Explore More