Hamzah Haz Diklaim Setuju Muktamar PPP Dipercepat
Minggu, 31 Agustus 2014 - 12:46 WIB
Hamzah Haz Diklaim Setuju Muktamar PPP Dipercepat
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz setuju, jika Muktamar PPP dipercepat.
Hal itu dikatakan Anggota Majelis Pertimbangan PPP, Ubaidillah Murad. Diakuinya Hamzah Haz setuju agar partainya segera melaksanakan Muktamar PPP.
"Pak Hamzah pada dasarnya sejalan dengan kami untuk ada perbaikan partai pada bulan September (Muktamar PPP), juga dengan melalui saluran konstitusi," kata Ubaidillah di kediaman Hamzah Haz, Jalan Patra Kuningan, Jakarta, Minggu (31/8/2014).
Ubaidillah menemui Hamzah Haz bersama lima politikus senior lainnya yakni, Ketua Penyelamat Partai Muhammad Rodja, Sahrial Agamas, Joko Kertopati, DM Yunus dan Turmuzi.
Menurutnya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) seharusnya langsung mundur, setelah ditetapkan tersangka dugaan korupsi haji oleh KPK. Sehingga partai tidak dicemooh, pasalnya untuk menyelamatkan partai.
"Bayangkan di negara asing yang non Islam saja seperti di Jepang, Korea, China, baru dinyatakan sesuatu oleh negara terhadap pejabatnya, dia langsung mengundurkan diri, kenapa kita yang muslimin jadi begini," ungkapnya.
Hal itu dikatakan Anggota Majelis Pertimbangan PPP, Ubaidillah Murad. Diakuinya Hamzah Haz setuju agar partainya segera melaksanakan Muktamar PPP.
"Pak Hamzah pada dasarnya sejalan dengan kami untuk ada perbaikan partai pada bulan September (Muktamar PPP), juga dengan melalui saluran konstitusi," kata Ubaidillah di kediaman Hamzah Haz, Jalan Patra Kuningan, Jakarta, Minggu (31/8/2014).
Ubaidillah menemui Hamzah Haz bersama lima politikus senior lainnya yakni, Ketua Penyelamat Partai Muhammad Rodja, Sahrial Agamas, Joko Kertopati, DM Yunus dan Turmuzi.
Menurutnya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) seharusnya langsung mundur, setelah ditetapkan tersangka dugaan korupsi haji oleh KPK. Sehingga partai tidak dicemooh, pasalnya untuk menyelamatkan partai.
"Bayangkan di negara asing yang non Islam saja seperti di Jepang, Korea, China, baru dinyatakan sesuatu oleh negara terhadap pejabatnya, dia langsung mengundurkan diri, kenapa kita yang muslimin jadi begini," ungkapnya.
(maf)
