Saran Kementerian PAN kepada Jokowi-JK
Sabtu, 30 Agustus 2014 - 02:05 WIB
Saran Kementerian PAN kepada Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) diingatkan tidak terjebak pada jumlah kementerian dalam menyusun kabinet.
Jokowi-JK disarankan untuk melakukan restrukturisasi jabatan di kementerian.
"Lebih baik melakukan kebijakan yang bersifat soft, tetapi dalam perjalanan pemerintahan melakukan restrukturisasi jabatan eselon I dan II pada kementerian," ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo melalui keterangan tertulis kepada Sindonews, Jumat 29 Agustus 2014.
Eko menilai kabinet 2014-2019 ibarat memperbaiki mesin dari sebuah pesawat yang sedang terbang.
"Jangan sampai perbaikan itu justru membuat pesawat yang sedang terbang itu malah jatuh karena ada bagian mesin yang diganti,” tuturnya.
Kendati akan merampingkan jumlah kementerian, Eko berharap tidak terlalu drastis."Jangan sampai perubahan struktur kabinet justru membuat pemerintahan baru terganggu dengan masalah redistribusi pegawai," tuturnya.
Eko mengatakan, sejak tahun 2013 Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi terhadap 16 kementerian/lembaga.
Adapun evaluasi itu terutama mengenai keberadaan jabatan-jabatan eselon I di sejumlah kementerian atau lembaga yang tumpang tindih atau kurang efektif, atau terlalu gemuk.
"Nanti semua akan kami serahkan. Kami juga akan menyampaikan masukan ini secara detail," tutur Eko.
Jokowi-JK disarankan untuk melakukan restrukturisasi jabatan di kementerian.
"Lebih baik melakukan kebijakan yang bersifat soft, tetapi dalam perjalanan pemerintahan melakukan restrukturisasi jabatan eselon I dan II pada kementerian," ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo melalui keterangan tertulis kepada Sindonews, Jumat 29 Agustus 2014.
Eko menilai kabinet 2014-2019 ibarat memperbaiki mesin dari sebuah pesawat yang sedang terbang.
"Jangan sampai perbaikan itu justru membuat pesawat yang sedang terbang itu malah jatuh karena ada bagian mesin yang diganti,” tuturnya.
Kendati akan merampingkan jumlah kementerian, Eko berharap tidak terlalu drastis."Jangan sampai perubahan struktur kabinet justru membuat pemerintahan baru terganggu dengan masalah redistribusi pegawai," tuturnya.
Eko mengatakan, sejak tahun 2013 Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi terhadap 16 kementerian/lembaga.
Adapun evaluasi itu terutama mengenai keberadaan jabatan-jabatan eselon I di sejumlah kementerian atau lembaga yang tumpang tindih atau kurang efektif, atau terlalu gemuk.
"Nanti semua akan kami serahkan. Kami juga akan menyampaikan masukan ini secara detail," tutur Eko.
(dam)
