KPK Soroti Praktik Politik Kotor di Pemilu
Kamis, 28 Agustus 2014 - 11:07 WIB
KPK Soroti Praktik Politik Kotor di Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyoroti praktik korupsi yang terus terjadi belakangan ini. Termasuk korupsi akibat praktik politik kotor dalam proses pemilu.
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini mengatakan, korupsi kerap dimainkan oleh tiga aktor yakni birokrat pusat sampai daerah, politikus dan pelaku bisnis kotor.
"Perselingkuhan sistemik dan sinergis tiga aktor ini, menjadi daya tarik bagi pemburu rente untuk memanfaatkan lumbung dana," kata Busyro dalam sebuah diskusi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Dalam diskusi bertema Tantangan dan Peluang Pemberantasan Korupsi dan Komitmen Pemerintah Baru hadir juga sebagai pembicara Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif.
Akibatnya, kata Busyro, muncul calo politik yang bertugas menghubungkan kandidat caleg dan kepala daerah dengan pebisnis sebagai cukong.
Hal itu berdampak terhadap kebijakan daerah dan undang-undang atau perda yang akan dikeluarkan dengan cara transaksional. "Dampaknya problek kebijakan APBD, tata ruang dan tata kelola SDA yang tidak transparan dan korup," kata Busyro.
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini mengatakan, korupsi kerap dimainkan oleh tiga aktor yakni birokrat pusat sampai daerah, politikus dan pelaku bisnis kotor.
"Perselingkuhan sistemik dan sinergis tiga aktor ini, menjadi daya tarik bagi pemburu rente untuk memanfaatkan lumbung dana," kata Busyro dalam sebuah diskusi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Dalam diskusi bertema Tantangan dan Peluang Pemberantasan Korupsi dan Komitmen Pemerintah Baru hadir juga sebagai pembicara Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif.
Akibatnya, kata Busyro, muncul calo politik yang bertugas menghubungkan kandidat caleg dan kepala daerah dengan pebisnis sebagai cukong.
Hal itu berdampak terhadap kebijakan daerah dan undang-undang atau perda yang akan dikeluarkan dengan cara transaksional. "Dampaknya problek kebijakan APBD, tata ruang dan tata kelola SDA yang tidak transparan dan korup," kata Busyro.
(kri)
