Banyak Calon Anggota DPR Terpilih Tidak Patuh
Rabu, 27 Agustus 2014 - 21:32 WIB
Banyak Calon Anggota DPR Terpilih Tidak Patuh
A
A
A
JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan adanya sejumlah calon anggota legislatif (caleg) petahana yang tidak patuh.
Ketidakpatuhan itu terkait pelaporan dana kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Dari temuan JPPR, sejumlah caleg itu berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Koordinator Nasional JPPR Mochammad afifuddin mengatakan, para caleg petahana yang secara sengaja atau pun tidak melaporkan dana kampanye dianggap tidak memiliki integritas.
"Karena mereka tidak patuh pada peraturan dan tidak transparan," kata Afif saat diskusi Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang dan Praktik Dana Kampanye Pileg 2014 di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Dalam keterangan JPPR, mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 diatur secara jelas bahwa dana kampanye peserta pemilu wajib dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum.
Pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 tahun 2013 diatur soal rekening khusus peserta pemilu.
Namun dalam praktiknya, laporan dana kampanye peserta Pileg 2014, format aturan KPU mengharuskan laporan dana kampanye pileg dilakukan dan diserahkan oleh partai politik berdasarkan jenjang tingkatan.
JPPR mencatat, dalam laporan penerimaan sumbangan periode 1 dari 6.607 caleg terdapat 18% yang tidak melaporkan dana kampanye.
Berikutnya, laporan penerimaan sumbangan tahap II terdapat 14% caleg, dan tahap ke-III, terdapat 7% (Rakhmat)
Ketidakpatuhan itu terkait pelaporan dana kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Dari temuan JPPR, sejumlah caleg itu berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Koordinator Nasional JPPR Mochammad afifuddin mengatakan, para caleg petahana yang secara sengaja atau pun tidak melaporkan dana kampanye dianggap tidak memiliki integritas.
"Karena mereka tidak patuh pada peraturan dan tidak transparan," kata Afif saat diskusi Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang dan Praktik Dana Kampanye Pileg 2014 di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Dalam keterangan JPPR, mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 diatur secara jelas bahwa dana kampanye peserta pemilu wajib dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum.
Pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 tahun 2013 diatur soal rekening khusus peserta pemilu.
Namun dalam praktiknya, laporan dana kampanye peserta Pileg 2014, format aturan KPU mengharuskan laporan dana kampanye pileg dilakukan dan diserahkan oleh partai politik berdasarkan jenjang tingkatan.
JPPR mencatat, dalam laporan penerimaan sumbangan periode 1 dari 6.607 caleg terdapat 18% yang tidak melaporkan dana kampanye.
Berikutnya, laporan penerimaan sumbangan tahap II terdapat 14% caleg, dan tahap ke-III, terdapat 7% (Rakhmat)
(dam)
